detikcom
Sabtu, 11/08/2012 16:00 WIB

Oknum TNI Pecahkan Kaca di Stasiun Purwokerto Gara-gara Calo Tiket Merajalela

Arbi Anugrah - detikNews
Kaca Loket yang Pecah (Arbi/detikcom)
Purwokerto - Oknum anggota TNI yang diduga memecahkan kaca dan mengamuk di stasiun kereta api (KA) Purwokerto diketahui bernama Pratu Dedi Fitrianto dari Batalion 406 Candrakusuma Purbalingga. Diduga Dedi marah akibat kehabisan tiket tujuan Jakarta di stasiun Purwokerto.

"Setelah dia pecahkan kaca loket lalu saya amankan. Dia pecahkan menggunakan tangan kosong, karena ketika saya ajak bersalaman tangannya terluka parah dan mengeluarkan darah," kata salah satu anggota polisi yang berjaga di posko lebaran stasiun Purwokerto, Sabtu (11/08/2012).

Menurut polisi itu, Dedi mengantre di loket bersama istrinya. Setelah mengetahui tiket habis karena diduga akibat merajalelanya calo, Dedi memecahkan kaca. Tangannya pun terluka cukup parah. Polisi langsung menyarankan agar Dedi segera berobat.

"Ketika saya amankan dia terluka. Jadi saya suruh berobat dahulu," jelasnya.

Sementara petugas loket yang terluka akibat kejadian itu diketahui bernama Tri Mei Intani (25). Saat dibawa ke ruang kesehatan stasiun Purwokerto, Tri hanya terdiam.

Sebelumnya, Dedi diduga memecahkan kaca loket antrean nomor 5 di stasiun kereta api Purwokerto. Akibat kejadian ini, kaca pada loket tersebut hancur berkeping-keping.

Beberapa petugas kepolisian tampak berjaga di depan kaca loket yang pecah sambil membantu petugas stasiun membersihkan sisa-sisa kaca yang pecah. Sementara oknum anggota TNI tersebut dimintai keterangan di Denpom IV-1 Purwokerto.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(arb/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%