detikcom
Jumat, 10/08/2012 15:35 WIB

Liputan Jalur Mudik

3 Lokasi Kemacetan di Jalur Selatan Jabar

Rivki - detikNews
Rambu di Sekitar Nagrek (Rivki/detikcom)
Jakarta - Jalur mudik melalui selatan Jawa Barat, memang lebih sepi peminat ketimbang jalur Pantura. Tapi, bukan berarti jalur selatan bebas dari kemacetan. Beberapa titik pasar tumpah, dan persimpangan jalan diprediksi akan menghambat laju kendaraan pemudik.

Hasil penelusuran detikcom di jalur selatan, provinsi Jawa Barat, Rabu (8/8/2012). Kemacetan akan terjadi di pasar tumpah Malangbong, Kabupaten Garut. Menurut Asep, yang juga warga sekitar, jika pada momen mudik nanti kemacetan bisa mencapai 2 kilometer. Penyebabnya karena angkot yang berhenti sembarangan, dan parkir pengunjung pasar yang kerap menggunakan jalan.

Selanjutnya, titik pasar tumpah terdapat di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Sama seperti pasar tumpah lainnya, kemacetan disebabkan aktifitas pasar yang beroperasi dari subuh hingga siang hari. Sebuah pos pengaman dari kepolisian juga sudah disiapkan di jalur yang diprediksi akan menuai kemacetan tersebut.

Titik kemacetan juga akan menyambangi pemudik di persimpangan Rajapolah, Tasikmalaya. Selain persimpangan, tidak jauh dari daerah tersebut juga terdapat perlintasan kereta yang bisa membuat laju kendaraan terhambat.

Usai melewati 3 titik kemacetan tersebut, diprediksi arus lalu lintas akan lancar hingga menuju kota Banjar. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, jika jalur selatan sudah mulai stagnan, pemudik akan dialihkan lewat jalur Japati, Kabupaten Bandung, dan akan bergabung lagi di jalur selatan, kota Ciamis.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%