detikcom
Kamis, 09/08/2012 19:41 WIB

Pemerintah Siapkan UU Tentara Cadangan untuk Antisipasi Perang

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Pemerintah dan DPR kini sedang menyiapkan UU tentang tentara cadangan. Tujuannya agar negara cepat melakukan mobilisasi tenaga saat terjadi darurat perang.

"Seperti negara-negara yang lain, kita sedang siapkan kekuatan non-militer untuk tentara cadangan," kata Presiden SBY.

Di dalam keterangan pers seusai pimpin rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012), SBY menjelaskan konsep dari RUU tersebut adalah bela negara. Berdasar UU itu, bagi WNI yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bela negara.

"Dalam keadaan damai kita punya minimum force, namun pada saat perang kita bisa cepat melakukan mobilisasi," papar SBY.

Pengadaan UU tentara cadangan yang dibarengi dengan percepatan pengadaan alutsista TNI, disadari rawan salah paham. Termasuk dari negara tetangga yang bisa saja melihatnya sebagai ancaman bagi kedaulatan mereka.

Sedangkan di dalam negeri, SBY memerintahkan Panglima TNI dan Menhan menjelaskan masyarakat mengapa negara memerlukan UU tersebut. Sehingga tidak malah terjadi salah paham terhadap inti semangat dari produk itu kelak.

"Kita mau melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kita bukan negara agressor. Kita mau jadi negara yang kuat tetapi teduh dan melindungi," tegas SBY.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(lh/riz)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%