Detik.com News
Detik.com
Kamis, 09/08/2012 19:41 WIB

Pemerintah Siapkan UU Tentara Cadangan untuk Antisipasi Perang

Luhur Hertanto - detikNews
Pemerintah Siapkan UU Tentara Cadangan untuk Antisipasi Perang
Jakarta - Pemerintah dan DPR kini sedang menyiapkan UU tentang tentara cadangan. Tujuannya agar negara cepat melakukan mobilisasi tenaga saat terjadi darurat perang.

"Seperti negara-negara yang lain, kita sedang siapkan kekuatan non-militer untuk tentara cadangan," kata Presiden SBY.

Di dalam keterangan pers seusai pimpin rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012), SBY menjelaskan konsep dari RUU tersebut adalah bela negara. Berdasar UU itu, bagi WNI yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bela negara.

"Dalam keadaan damai kita punya minimum force, namun pada saat perang kita bisa cepat melakukan mobilisasi," papar SBY.

Pengadaan UU tentara cadangan yang dibarengi dengan percepatan pengadaan alutsista TNI, disadari rawan salah paham. Termasuk dari negara tetangga yang bisa saja melihatnya sebagai ancaman bagi kedaulatan mereka.

Sedangkan di dalam negeri, SBY memerintahkan Panglima TNI dan Menhan menjelaskan masyarakat mengapa negara memerlukan UU tersebut. Sehingga tidak malah terjadi salah paham terhadap inti semangat dari produk itu kelak.

"Kita mau melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kita bukan negara agressor. Kita mau jadi negara yang kuat tetapi teduh dan melindungi," tegas SBY.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/riz)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%