detikcom
Rabu, 08/08/2012 16:51 WIB

Isu SARA Rhoma Irama, Pramono: Terlalu!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung memantau juga pemeriksaan Rhoma Irama di Panwaslu DKI karena diduga mengumbar isu SARA. Apa kata Pramono?

"Terlalu...!" kata Pramono dengan logat khas Rhoma Irama, sembari tersenyum.

Hal ini disampaikan Pramono menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaan Panwaslu DKI atas Rhoma Irama, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Namun saat ditanya apa sebaiknya yang dilakukan terhadap Rhoma Irama, dan bagaimana sikap Panwaslu seharusnya, Pramono yang mengenakan baju batik hanya tersenyum meninggalkan wartawan.

Sementara itu politisi senior PDIP Taufiq Kiemas juga enggan memberikan komentar. Mungkin isu tersebut sensitif baginya. Dia hanya menyarankan cagub usungan PDIP Joko Widodo(Jokowi) untuk tidak terpancing dengan isu semacam itu.

"Jadi keliling saja. Jadi main isu SARA itu nggak perlu lagi. Saya rasa sekarang ini Pak Jokowi keluar jangan mengurusi isu SARA saja," imbaunya.

Panwaslu DKI telah memeriksa Rhoma Irama sebagai terlapor dalam dugaan pelanggaran SARA. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam, raja dangdut itu dicecar 38 pertanyaan oleh Panwaslu DKI.

"Tadi Bang Haji kita tanya 38 pertanyaan terkait ceramah agama yang dilakukan di masjid di Tanjung Duren, penjelasannya ada dalam materi," ujar ketua Panwaslu DKI jakarta, Ramdansyah di kantornya, Jl Suryopranoto, Jakpus, Senin (6/8/2012).


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%