Kabareskrim: Kasus Simulator Bisa Diambil Alih KPK Bila Polri Menelantarkan

Jakarta - Kepala Bareskrim Polri, Komjen Sutarman, mempersilakan KPK mengambilalih penanganan kasus simulator SIM di Korlantas. Jika, kasus yang ditangani tersebut ditelantarkan oleh Polri.

"Pasal 8 ini syaratnya kan pasal 9 (UU KPK), sepanjang kasus tidak ditangani, ditelantarkan dan sebagainya. Ini kita cepat menangani. Mungkin enggak diambil? Nggak mungkin," kata Kabareskrim Komjen Sutarman, di Jakarta, Selasa (7/8/2012) malam.

Sutarman menambahkan, Polri akan terus melakukan penyidikan terhadap kasus simulator sesuai dengan kesepakatan 31 Juli lalu, dimana Polri menangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke bawah, sementara KPK dalam tupoksi menangani keterlibatan penyelenggara negara atau penegak hukum.

"Saya akan lanjut, karena tidak ada satu klausul pasal pun di dalam KUHAP yang menyatakan saya bisa menghentikan penyidikan," kata Sutarman.

Selain itu, alasan penahanan tersangka sebagai kemajuan proses penyidikan kepolisian jadi salah satu alasan polri tidak akan menyerahkan kasus ke KPK.

"Kalau saya sudah menahan orang, bagaimana menghentikannya?," jawab Sutarman.

Jadi, penahanan DP Cs adalah strategi agar penyidikan terus ditangani Polri?

"Bukan stategi, itu langkah-langkah penyidikan. Menahan itu adalah langkah penyidikan dan saya menemukan barang bukti. Silahkan teman-teman tanya kepada KPK, kenapa KPK menetapkan penyidikan, kenapa sudah menetapkan tersangka, apa langkahnya sudah benar?" Jelasnya.


Penimbunan BBM gunakan macam cara untuk menimbun bbm.Saksikan penelusurannya di "Reportase Investigasi" pukul 16.45 WIB, hanya di Trans TV.

(ahy/mpr)