detikcom
Rabu, 08/08/2012 03:59 WIB

ICW: Program Populis Gubernur DKI di Bulan Ramadan Perlu Dievaluasi

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Calon incumbent Fauzi Bowo (Foke), belakangan gencar melakukan Safari Ramadan ke masjid-masjid. Hal ini dinilai perlu dievaluasi agar tidak disalahgunakan sebagai kampanye.

"Program-program pemerintah yang populis perlu dievaluasi dan diawasi. Seperti pemberian sumbangan yang dilakukan oleh incumbent kepada masjid-masjid selama Safari Ramadan, itu anggarannya dari mana? APBD atau dana pribadi?" ujar Koordinator Bidang Politik ICW, Abdullah Dahlan, kepada detikcom, Selasa (7/8/2012).

Menurut Abdullah, memang dalam anggaran bantuan sosial (bansos) ada alokasi Rp 15 juta untuk tiap tempat ibadah, tetapi yang tidak tepat adalah waktu pembagiannya. Seolah, kata Abdullah, sengaja dilakukan bersamaan dengan momentum putaran kedua pilgub DKI.

"Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai didistribusikan dalam momentum Ramadan seperti ini, karena harus dibedakan antara kampanye dengan program pemerintah," ungkapnya.

Ia juga menyoroti maraknya iklan Gubernur DKI terutama soal prestasi-prestasi pemerintah provinsi. Iklan tersebut memang untuk kepentingan pemprov, tetapi secara tidak langsung Foke mencitrakan dirinya untuk putaran kedua Pilgub DKI.

"Pengawasan program-program populis seperti ini bisa dilakukan oleh Panwaslu, jangan sampai dana APBD menjadi ajang kampanye incumbent," tuturnya.

Ia juga menyatakan peran evaluasi bisa dilakukan oleh DPRD untuk meninjau kembali soal anggaran belanja pemerintah provinsi. "DPRD dalam memainkan peran dalam proses persetujuan anggaran pemerintah, ini juga bisa mengambil peran dalam fungsi pengawasan," pungkasnya.

(bal/trq)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel