detikcom
Selasa, 07/08/2012 16:53 WIB

Soal Ngototnya Polri, Pramono: Jangan Durian Makan Durian

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Bareskrim Polri sampai saat ini masih ngotot untuk ikut menyidik kasus Simulator SIM yang terjadi di internal Polri sendiri, Korlantas. Kengototan Polri ini menuai kritikan.

"Ya jangan durian makan durianlah," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Hal itu disampaikan politisi PDIP ini di kantor KPK sebelum menjadi pembicara dalam diskusi media "Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," Selasa (7/8/2012).

Pramono sendiri sepakat dengan KPK, lembaga antikorupsi itu lebih berwenang menangani perkara korupsi di Korlantas. Hal tersebut sesuai dengan UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"UU KPK khususnya pasal 50 ayat 3 dan 4 dan juga pasal 9 itu sudah memberikan kewenangan kepada KPK," ujar Pramono.

Mengenai nota kesepahaman yang dijadikan dasar oleh pihak Bareskrim, Pramono menyebut MoU itu tidak boleh berseberangan dengan UU KPK.

"Bagi saya MoU itu tidak penting, yang penting UU dan itu harus digunakan KPK untuk bertindak dalam persoalan yang menyangkut Polri," ujar Pramono.

(fjp/mok)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel