detikcom
Selasa, 07/08/2012 10:35 WIB

Komisi X DPR-Mendikbud Rapat Bahas Anggaran di Masa Reses

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Di masa reses, Komisi X DPR menggelar rapat dengan Mendikbud Muhammad Nuh. Rapat membahas tentang postur anggaran Kemendikbud.

"Nota keuangan memang sudah ada namun arahannya menunggu arahan rapat kita. Mudah-mudahan rapat di bulan puasa menambah amal ibadah kita," kata pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto, saat memimpin rapat di ruang Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Rapat dihadiri Pimpinan Komisi X DPR Asman Abnur, Agus Hermanto, dan Syamsul Bachri. Rapat diikuti belasan anggota Komisi X DPR. Mendikbud dan jajarannya hadir lengkap.

Salah seorang anggota Komisi X DPR sempat menanyakan legalitas rapat ini. Karena rapat diadakan di tengah masa reses.

"Rapat ini sudah disahkan dan tentu segala keputusan ini mengikat. Tentu azas legalitasnya sudah kita pikirkan," kata Utut.

Sebenarnya rapat digelar dalam suasana belum kuorum. Sebelum rapat dimulai , Wakil Ketua Komisi X Agus Hermanto sempat meminta izin kepada Mendikbud untuk memulai rapat.

"Namun memang belum kuorum. Karena tinggal sedikit lagi rapat kita lanjutkan. Pada saat rapat mengambil keputusan nanti menunggu kuorum terlebih dahulu," ujar Agus.

Reses DPR baru akan berakhir 16 Agustus 2012 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/aan)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close