detikcom
Selasa, 07/08/2012 10:35 WIB

Komisi X DPR-Mendikbud Rapat Bahas Anggaran di Masa Reses

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Di masa reses, Komisi X DPR menggelar rapat dengan Mendikbud Muhammad Nuh. Rapat membahas tentang postur anggaran Kemendikbud.

"Nota keuangan memang sudah ada namun arahannya menunggu arahan rapat kita. Mudah-mudahan rapat di bulan puasa menambah amal ibadah kita," kata pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto, saat memimpin rapat di ruang Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Rapat dihadiri Pimpinan Komisi X DPR Asman Abnur, Agus Hermanto, dan Syamsul Bachri. Rapat diikuti belasan anggota Komisi X DPR. Mendikbud dan jajarannya hadir lengkap.

Salah seorang anggota Komisi X DPR sempat menanyakan legalitas rapat ini. Karena rapat diadakan di tengah masa reses.

"Rapat ini sudah disahkan dan tentu segala keputusan ini mengikat. Tentu azas legalitasnya sudah kita pikirkan," kata Utut.

Sebenarnya rapat digelar dalam suasana belum kuorum. Sebelum rapat dimulai , Wakil Ketua Komisi X Agus Hermanto sempat meminta izin kepada Mendikbud untuk memulai rapat.

"Namun memang belum kuorum. Karena tinggal sedikit lagi rapat kita lanjutkan. Pada saat rapat mengambil keputusan nanti menunggu kuorum terlebih dahulu," ujar Agus.

Reses DPR baru akan berakhir 16 Agustus 2012 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%