Detik.com News
Detik.com

Selasa, 07/08/2012 10:35 WIB

Komisi X DPR-Mendikbud Rapat Bahas Anggaran di Masa Reses

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Di masa reses, Komisi X DPR menggelar rapat dengan Mendikbud Muhammad Nuh. Rapat membahas tentang postur anggaran Kemendikbud.

"Nota keuangan memang sudah ada namun arahannya menunggu arahan rapat kita. Mudah-mudahan rapat di bulan puasa menambah amal ibadah kita," kata pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto, saat memimpin rapat di ruang Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Rapat dihadiri Pimpinan Komisi X DPR Asman Abnur, Agus Hermanto, dan Syamsul Bachri. Rapat diikuti belasan anggota Komisi X DPR. Mendikbud dan jajarannya hadir lengkap.

Salah seorang anggota Komisi X DPR sempat menanyakan legalitas rapat ini. Karena rapat diadakan di tengah masa reses.

"Rapat ini sudah disahkan dan tentu segala keputusan ini mengikat. Tentu azas legalitasnya sudah kita pikirkan," kata Utut.

Sebenarnya rapat digelar dalam suasana belum kuorum. Sebelum rapat dimulai , Wakil Ketua Komisi X Agus Hermanto sempat meminta izin kepada Mendikbud untuk memulai rapat.

"Namun memang belum kuorum. Karena tinggal sedikit lagi rapat kita lanjutkan. Pada saat rapat mengambil keputusan nanti menunggu kuorum terlebih dahulu," ujar Agus.

Reses DPR baru akan berakhir 16 Agustus 2012 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/aan)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%