Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/08/2012 10:35 WIB

Komisi X DPR-Mendikbud Rapat Bahas Anggaran di Masa Reses

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Di masa reses, Komisi X DPR menggelar rapat dengan Mendikbud Muhammad Nuh. Rapat membahas tentang postur anggaran Kemendikbud.

"Nota keuangan memang sudah ada namun arahannya menunggu arahan rapat kita. Mudah-mudahan rapat di bulan puasa menambah amal ibadah kita," kata pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto, saat memimpin rapat di ruang Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Rapat dihadiri Pimpinan Komisi X DPR Asman Abnur, Agus Hermanto, dan Syamsul Bachri. Rapat diikuti belasan anggota Komisi X DPR. Mendikbud dan jajarannya hadir lengkap.

Salah seorang anggota Komisi X DPR sempat menanyakan legalitas rapat ini. Karena rapat diadakan di tengah masa reses.

"Rapat ini sudah disahkan dan tentu segala keputusan ini mengikat. Tentu azas legalitasnya sudah kita pikirkan," kata Utut.

Sebenarnya rapat digelar dalam suasana belum kuorum. Sebelum rapat dimulai , Wakil Ketua Komisi X Agus Hermanto sempat meminta izin kepada Mendikbud untuk memulai rapat.

"Namun memang belum kuorum. Karena tinggal sedikit lagi rapat kita lanjutkan. Pada saat rapat mengambil keputusan nanti menunggu kuorum terlebih dahulu," ujar Agus.

Reses DPR baru akan berakhir 16 Agustus 2012 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/aan)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%