detikcom
Senin, 06/08/2012 12:26 WIB

Ini Tanggapan Wamenag Soal Kasus SARA yang Melibatkan Rhoma Irama

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Rhoma Irama menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran isu SARA dalam pilgub DKI. Wamenag Nasaruddin Umar menyatakan belum bisa memberikan penilaian mengenai kasus ini.

"Saya tak tahu apakah tanggapan politik yang begitu dominan menilai para mubaligh atau bisa juga sebaliknya mubaligh yang masuk ke nuasa politik," kata Wamenag Nasaruddin Umar usai konpers di kantornya, Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012).

Nasaruddin mengaku lebih mengenal Rhoma sebagai penyanyi dan mubaligh. "Sebab dulu sebelum ada pemilihan gubernur saya rasa Rhoma Irama juga merupakan seorang mubaligh," imbuhnya.

Sebelumnya Rhoma Irama yang merupakan pendukung pasangan cagub-cawagub DKI Foke-Nara memberikan statement miring terhadap pasangan Jokowi-Basuki. Tudingan bermuatan SARA disampaikan Rhoma Irama dalam sebuah ceramah yang dihadiri oleh
masyarakat.

Panwaslu hari ini memanggil kembali Rhoma setelah pada Jumat (3/8) lalu, Rhoma Irma tidak memenuhi panggilan Panwaslu DKI. Pelanggaran terkait isu SARA itu menurutnya, disebutkan dalam pasal 78 undang-undang nomor 32 tahun 2004. Ketika menghina suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam pemeriksaan ini, Panwaslu belum melibatkan polisi ataupun jaksa, karena dugaan pelangggaran ini masih menjadi domain Panwaslu.






Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nal/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%