detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 06:04 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 06/08/2012 12:26 WIB

Ini Tanggapan Wamenag Soal Kasus SARA yang Melibatkan Rhoma Irama

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Rhoma Irama menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran isu SARA dalam pilgub DKI. Wamenag Nasaruddin Umar menyatakan belum bisa memberikan penilaian mengenai kasus ini.

"Saya tak tahu apakah tanggapan politik yang begitu dominan menilai para mubaligh atau bisa juga sebaliknya mubaligh yang masuk ke nuasa politik," kata Wamenag Nasaruddin Umar usai konpers di kantornya, Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012).

Nasaruddin mengaku lebih mengenal Rhoma sebagai penyanyi dan mubaligh. "Sebab dulu sebelum ada pemilihan gubernur saya rasa Rhoma Irama juga merupakan seorang mubaligh," imbuhnya.

Sebelumnya Rhoma Irama yang merupakan pendukung pasangan cagub-cawagub DKI Foke-Nara memberikan statement miring terhadap pasangan Jokowi-Basuki. Tudingan bermuatan SARA disampaikan Rhoma Irama dalam sebuah ceramah yang dihadiri oleh
masyarakat.

Panwaslu hari ini memanggil kembali Rhoma setelah pada Jumat (3/8) lalu, Rhoma Irma tidak memenuhi panggilan Panwaslu DKI. Pelanggaran terkait isu SARA itu menurutnya, disebutkan dalam pasal 78 undang-undang nomor 32 tahun 2004. Ketika menghina suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam pemeriksaan ini, Panwaslu belum melibatkan polisi ataupun jaksa, karena dugaan pelangggaran ini masih menjadi domain Panwaslu.






Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(nal/nvt)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%