detikcom
Senin, 06/08/2012 12:26 WIB

Ini Tanggapan Wamenag Soal Kasus SARA yang Melibatkan Rhoma Irama

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Rhoma Irama menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran isu SARA dalam pilgub DKI. Wamenag Nasaruddin Umar menyatakan belum bisa memberikan penilaian mengenai kasus ini.

"Saya tak tahu apakah tanggapan politik yang begitu dominan menilai para mubaligh atau bisa juga sebaliknya mubaligh yang masuk ke nuasa politik," kata Wamenag Nasaruddin Umar usai konpers di kantornya, Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012).

Nasaruddin mengaku lebih mengenal Rhoma sebagai penyanyi dan mubaligh. "Sebab dulu sebelum ada pemilihan gubernur saya rasa Rhoma Irama juga merupakan seorang mubaligh," imbuhnya.

Sebelumnya Rhoma Irama yang merupakan pendukung pasangan cagub-cawagub DKI Foke-Nara memberikan statement miring terhadap pasangan Jokowi-Basuki. Tudingan bermuatan SARA disampaikan Rhoma Irama dalam sebuah ceramah yang dihadiri oleh
masyarakat.

Panwaslu hari ini memanggil kembali Rhoma setelah pada Jumat (3/8) lalu, Rhoma Irma tidak memenuhi panggilan Panwaslu DKI. Pelanggaran terkait isu SARA itu menurutnya, disebutkan dalam pasal 78 undang-undang nomor 32 tahun 2004. Ketika menghina suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam pemeriksaan ini, Panwaslu belum melibatkan polisi ataupun jaksa, karena dugaan pelangggaran ini masih menjadi domain Panwaslu.






Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%