detikcom
Senin, 06/08/2012 08:51 WIB

Setelah Tiba dari Jerman Oktober nanti, Tank Leopard akan Dipamerkan

Rivki - detikNews
Jakarta - Sebanyak 15 unit tank Leopard yang dibeli Indonesia dari Jerman, akan tiba Oktober nanti. Rencananya, tank jenis kelas berat itu akan dipamerkan oleh pihak TNI AD.

"Insya Allah jika memang berkenan dan sesuai rencana, ingin kita pamerkan," kata Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, di Mabes AD, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Pramono menambahkan, lokasi tempat pameran itu rencananya akan diadakan di Jawa Timur atau Jawa Barat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tahu, bahwa Alutsista negara Indonesia sudah mengalami kemajuan.

"Lokasinya sebisa mungkin di pulau Jawa," ucapnya.

Saat disinggung soal harga Leopard dan jumlah yang akan dibeli, Ia menjelaskan itu kewenangan pada Kemenhan. Dirinya hanya bisa berharap semoga Main Battle Tank itu dapat dibeli sebanyak-banyaknya oleh pemerintah.

"Kalau harapannya sebanyak mungkin. Tapi itu kan keputusan terakhir di Kemhan," jawab Pramono.

Sebelumnya, polemik pembelian tank berbadan besar Leopard, akhirnya diputuskan. Indonesia akhirnya membeli Tank tersebut dari Jerman dengan anggaran sebesar $ 280 juta.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, di Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta (1/7/2012). Pembelian tersebut dilakukan untuk modernisasi Alutsista terutama peralatan tempur angkatan darat.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%