Minggu, 05/08/2012 15:05 WIB

Dipimpin Yenny Wahid, PKBIB Siap Hadapi Pemilu 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Melalui SK Menkumham RI pada 2 Agustus 2012, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) telah resmi sebagai partai calon Peserta Pemilu 2014. PKBIB siap bertarung dengan semua parpol peserta pemilu, termasuk PKB.

Demikian disampaikan Dewan Pembina PKBIB, Kartini Sjahrir, dalam siaran pers, Minggu (5/8/2012).

Melalu Kongres Partai PIB yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 2012, telah disepakati bahwa Partai PIB berganti nama menjadi PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru) dan sekaligus berganti logo. Baik nama maupun logo merupakan gabungan dari logo Partai PIB dan PKBN pimpinan Yenny Wahid. Yenny Wahid secara aklamasi dalam Kongres Partai PIB, telah dipilih sebagai Ketua Umum periode 2012 – 2017.

"Ibu Yenny Wahid dalam sebuah pertemuan dengan saya telah membuahkan kesepakatan untuk menggabungkan kedua kekuatan politik dibawah naungan nama PKBIB dan dinakhodai oleh Ibu Yenny Wahid. Kesepakatan tadi, melalui kongres Partai PIB, disahkan dan diterima secara bulat, sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai PIB," kata istri Dr. Sjahrir ini.

Gus Dur dan Sjahrir, menurutnya, adalah pemikir dan konseptor. Kedua almarhum adalah orang-orang yang berjuang untuk keadilan, kemanusiaan dan demokrasi dalam wujud kesehariannya. Pemikiran-pemikiran kedua tokoh inilah yang harus dan akan dikembangkan melalui kiprah politik
PKBIB.

"Kami sangat bersyukur PKBIB terbentuk dan telah disahkan keberadaannya oleh Kemenkum HAM. Sekarang kami menatap ke depan, menyelesaikan kerja verifikasi KPU sebagaimana disyaratkan oleh UU,"tandasnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%