SBY: Tidak Ada Indikasi Genosida di Myanmar

Jakarta - Konflik berdarah yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar diduga sejumlah pihak sebagai aksi pemusnahan etnis yang sistematis atau genosida. Namun, sejauh ini sama sekali tidak terbukti telah terjadi genosida terhadap kelompok minoritas itu sebagaimana dugaan sejumlah pihak.

"Sejauh ini tidak ada indikasi genosida," ujar Presiden SBY dalam keterangan pers di kediaman pribadinya di Cikeas, Kab. Bogor, Sabtu (4/8/2012).

Pernyataannya SBY berdasar laporan KBRI di Myanmar dan Menlu Marty Natalegawa yang telah melakukan peninjauan ke lokasi konflik etnis Rohingya dengan Rakhai. Peninjauan dilakukan bersama rombongan korps diplomatik dan PBB yang difasilitasi oleh pemerintah Myanmar menyusul meningkatnya konflik pada Mei-Juni lalu.

Presiden SBY mengawali keterangan pers pada sore hari ini dengan memaparkan inti masalah koflik komunal di Myanmar yang situasinya kurang lebih serupa konflik di Poso. Etnis minoritas Rohingya asal Bangladesh, selama empat generasi terakhir belum diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai bagian dari 135 etnis yang ada.

Selama itu pula, di tempat kediamannya etnis Rohingya terlibat konflik dengan etnis Rakhai yang beragama Budha. Konflik tersebut berlangsung sudah cukup lama dan pada dua bulan terakhir terjadi peningkatan intensitas yang menewaskan 77 orang, 109 orang luka-luka, lima ribuan rumah rusak atau terbakar, 17 masjid dan 15 monastries (rumah ibadah Budha) rusak.

Akibat konflik yang berlangsung pada Mei-Juni lalu, jumlah pengungsi dari etnis Rohingya meningkat dari 28 ribu menjadi 53 ribu. Sementara pada saat bersamaan pengungsi dari etnis Rakhai di berbagai tempat penampungan pengungsi tercatat sebanyak 24 ribu orang. Kondisi ini yang kemudian memunculkan isu kemanusiaan bahkan kecemburuan.

"Ada penilaian penanganan pengungsi Rakhai oleh pemerintah Myanmar lebih baik dibanding yang terhadap Rohingya. Tetapi sebaliknya, perhatian terhadap Rohingya oleh PBB dianggap lebih baik dibanding Rakhai. Maka terjadi kecemburuan penanganan," papar SBY.

Lebih lanjut Presiden SBY menegaskan, telah ada kebijakan pemerintah untuk menampung para pengungsi etnis Rohingya. Terlebih sebagian negara ASEAN menolak menerima mereka termasuk Bangladesh yang merupakan negara asal etnis Rohingya.

"Saat ini tercatat ada 270 orang pencari suaka dan 120 orang pengungsi," sambungnya.

Presiden SBY juga menekankan kesiapan Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bahkan membangun kembali perkampungan dua etnis yang rusak akibat konflik. Namun segala sesuatunya dilakukan secara hati-hati melalui jalur diplomasi mengingat Myanmar sedang dalam upaya rekonsiliasi nasional dan demokratisasi.

"Sebenarnya pemerintah Myanmar sedang berusaha untuk mengatasi. Kita ketahui pemerintah Myanmar sekarang ini tengah melakukan upaya yang juga sangat serius untuk demokratisasi dan rekonsiliasi di antara pihak berseberangan dan nation building di antara komponen yang ada setelah dilaksanakan pemilu beberapa saat lalu," jelas SBY.


(lh/trq)