detikcom
Sabtu, 04/08/2012 20:01 WIB

SBY: Penyaluran Bantuan untuk Rohingya Sebaiknya Dikonsultasikan ke Kemlu

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Spontanitas berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan bantuan bagi etnis Rohingya yang menjadi korban konflik komunal di Myanmar, diapresiasi oleh pemerintah. Namun, agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dari Myanmar, metode penyalurannya sebaiknya dikonsultasikan dengan Kementerian Luar Negeri.

"Saya berterimakasih dan memberi penghargaan atas bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Agar bentuk kepedulian dan solidaritas bisa diwujudkan dengan sasaran yang tepat, saya harap konsultasikan dengan Kementerian Luar Negeri," kata Presiden SBY.

Pada keterangan pers di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Sabtu (4/8/2012) sore, secara khusus pesan tersebut disampaikan SBY untuk mengingatkan komunitas dan komponen masyarakat yang berniat ke Myanmar. Konsultasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan diperlukan agar tidak menimbulkan masalah baru seperti di masa-masa sebelumnya.

"Di waktu lalu banyak spontanitas, begitu saja komponen dari Indonesia datang ke negeri lain. Begitu ada masalah diplomatik seperti imigrasi dan sebagainya, akhirnya pemerintah yang turun tangan dan menyelesaikannya. Kita tidak berharap itu terjadi lagi," terang SBY.

Indonesia juga pernah berada dalam posisi seperti Myanmar sekarang ini, yaitu ketika menangani konflik komunal di Poso dan Ambon. Pada saat itu pemerintah juga memutuskan berhati-hati menerima tawaran bantuan kemanusian dari komunitas tertentu negara lain, sebab ada pertimbangan menghindari situasi yang lebih buruk.

Lebih lanjut Presiden SBY menegaskan kesiapan Pemerintah RI untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya. Termasuk membangun kembali perkampungan yang rusak serta penyelesaian konflik komunal yang sebenarnya telah terjadi selama bertahun-tahun.

"Saya ingin kepedulian, solidaritas dan tawaran agar Indonesia turut cari solusi di satu sisi benar-benar bisa terwujud. Tapi di sisi lain, jangan sampai menimbulkan salah terima dan persepsi keliru dari pemerintah Myanmar. Sehingga kontribusi kita membawa kebaikan bagi Myanmar, Indonesia, ASEAN dan dunia," tegas SBY.



rencana kenaikan BBM sebabkan penimbunan bbm, bbm bersubdisi jadi langka.saksikan peneluran Reportase investigasi minggu pukul 16.45 WIB Hanya di TransTV

(lh/trq)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Twitter Recommendation
    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Rabu, 22/05/2013 08:47 WIB
      Salim Segaf Galau Melihat Kondisi PKS
      Gb Salim Segaf Al Jufri, anggota Majelis Syuro PKS, mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Salim mengingatkan semua kader PKS kembali berpolitik bersih dan tidak berurusan dengan kasus korupsi.
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    58%
    Kontra
    42%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel
    • Rp .000
    • Rp .000