detikcom
Jumat, 03/08/2012 16:48 WIB

Asyik, Kini Sudah Bisa Pesan Tiket di www.kereta-api.co.id

Septiana Ledysia - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - PT. Kereta Api Indonesia meluncurkan Layanan Internet Reservation di Main Atrium Gandaria City, Jakarta Selatan. Layanan baru bertujuan memudahkan calon penumpang untuk memesan tiket kereta api.

"Internet Reservation adalah layanan baru pemesanan dan pembelian tiket kereta api yang bisa diakses lewat www.kereta-api.co.id ," kata Direktur Komersial PT. KAI, Sulistyo Wimbo Hardjito dalam konprensi pers, Jumat (3/8/2012).

Wimbo menjelaskan, setelah log in ke situs tersebut, calon penumpang harus mengisi data diri, lalu pilih jadwal kereta api yang sesuai keinginan. Setelah itu pelanggan akan mendapatkan kode booking yang dapat di bayar melalui ATM (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, BII, CIMB Niaga, NISP, Panin, BPR-KS, BPD DIY), Mini market Alfa mart, BCA Klik Pay, atau menggunakan kartu kredit Visa/Master Card.

Penerapan sistem tiketing PT.KAI yang berbasi web bernama Rail Ticket System (RTS) membuat pelanggan tidak lagi harus ke loket stasiun. "Jadi di manapun dan kapanpun dapat melakukan reservasi tiket kereta api," ujar wimbo.

Lelaki berbatik coklat ini juga menambahkan bahwa layanan ini untuk sementara hanya melayani pemebelian tiket kelas komersial saja.

"Untuk sementara hanya melayani kelas komersial yaitu kelasd eksekutif, Bisnis, dan Ekonomi AC di wilayah Jawa, Sumatra Utara dan Selatan," imbuhnya.

Wimbo berharap dengan launchingnya Internet Reservation ini PT.KAI tidak kalah lagi dari calo. Dan bisa membuat PT. Kereta Api jauh lebih modern.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close