Krisis Kedelai Bentuk tidak Serius Melindungi Rakyat

Jakarta - Indonesia terkenal sebagai Negara agraris, yaitu kondisi alamnya adalah mayoritas dapat dicocok Tanami untuk pertanian.

Namun mayoritas 90% masyarakat petani selalu menjadi bulan-bulanan kaum pemegang modal alias kapitalis, terus apa yang didengungkan dalam UUD 45 pasal 33 telah lenyap oleh pragmatisme belaka.

Petani hanya sebagai simbul dari orang-rang terpinggirkan, namun mereka diangkat dan disanjung saat maraknya PILKADA, Caleg, bahkan Pilpres.

Organisasi-oragnisasi kemasyrakatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia, dan lain-lain sebagainya, hanya sebagai tunggangan para politisi menjual ocehannya tanda program yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat petani.

Contoh riil, krisis kedelai adalah bentuk ketidakmampuan melindungi masyarakat yang nota bone menggunakan komoditi kedelai sebagai bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pembuatan tahu dan tempe, minuman susu, obat-botan.

Kebutuhan kedelai Indonesia dalam satu tahun adalah 3.000.000 ton, Indonesia yang kini hanya mampu memproduksi kedelai 860.000 ton/tahun atau 30 persen dari 3 juta ton kedelai kebutuhan secara nasional per tahun, akan mampu memenuhi kebutuhan itu setahap demi tahap.

Perbandingan Untuk padi, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4 persen, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76 persen, ubi kayu (24,26 persen), ubi jalar (18,05 persen), kedelai (4,38 persen) dan kacang tanah (-17,17 persen).

Ini menunjukan bahwa petani Indonesia kurang berminat di komoditi kedelai, beberapa sebab sebagai indikatornya antara lain, bahwa perdagangan kedelai dikuasai kartel besar, biaya produksi lebih tinggi dari harga jualnya.

Sebenarnya peranan Badan Urusan logistic (BULOG) bisa mengendalikan harga di tingkatan petani, Pemerintah harus mendorong masyarakat petani menanam kedelai.

Sementara penghapusan bea masuk dan penyesuaian konsumsi hanya menjadi solusi jangka pendek. Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah harus realistis dalam menghadapi persoalan kekurangan pasokan kedelai sebab angka konsumsi yang per tahun mencapai 26 juta ton sangat jauh di atas produksi nasional yang hanya sekitar 600-800.000 ton.

Yang menjadi persoalan kemalasan memproduksi dengan alasan biaya produksi tinggi, dan mementingkan pasokan import karena lebih menguntungkan sangat berdampak apabila Negara pemasok mengalami kesulitan produksi seperti di Amerika Serikat, Brazilia, China, Argentina.

Sementara Koperasi Pengerajin Tahu Tempe (KOPTI) sangat membutuhkan pasokan kedelai sebagai bahan baku pokok, belum lagi untuk minuman dan obat-obatan, bahn kecantikan dan lain-lain.

Manfaatkan Potensi

1. Banyaknya lahan kosong di Indonesia, dapat menjadi salah satu solusi manangani krisis kedelai, lahan-lahan gundul bekas rekalmasi tambang batu bara di kalaimantan salah satu alternatip penciptaan swasembada kedelai, karena untuk mendapatkan 3.000.000 ton/tahun dibutuhkan ribuan hektar, bahkan sampai 10.000 hektar dengan program ekstensifikasi pertanian.
2. Peran BULOG sebagai instrument Pemerintah dalam rangka stabilisasi ketahanan pangan Indonesia, untuk dioptimalkan sebagaimana mestinya.
3. Mengoptimalkan dan memotivasi lembaga-lembaga usaha masyarakat seperti Koperasi Unit Desa KUD dan kelompok-kelompok Tani untuk membudidayakan komoditi kedelai, selain tanaman padi dan palawija lainnya.
4. Menyediakan bibit unggul kedelai dan pupuk serta obat-obatan murah agar dapat mengurangi biaya produksi tinggi, sehingga ada profit margin yang dapat dinikmati oleh petani.

Sebenarnya item ketahanan pangan semua jenis yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius bukan sebagai wacana dan retorika belaka untuk jualan pencitraan saja.

Mengapa Negara agraris ini masih harus mengiport komoditi pertanian dari luar.

*Penulis adalah Direktur Litbang, Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo)


Mas Miko
Jl Lat Ros Raya No 52 Tebet Utara, Jakarta
miko.corporation@gmail.com
021-8292755

(wwn/wwn)