detikcom
Jumat, 03/08/2012 10:16 WIB

Krisis Kedelai Bentuk tidak Serius Melindungi Rakyat

Mas Miko - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Indonesia terkenal sebagai Negara agraris, yaitu kondisi alamnya adalah mayoritas dapat dicocok Tanami untuk pertanian.

Namun mayoritas 90% masyarakat petani selalu menjadi bulan-bulanan kaum pemegang modal alias kapitalis, terus apa yang didengungkan dalam UUD 45 pasal 33 telah lenyap oleh pragmatisme belaka.

Petani hanya sebagai simbul dari orang-rang terpinggirkan, namun mereka diangkat dan disanjung saat maraknya PILKADA, Caleg, bahkan Pilpres.

Organisasi-oragnisasi kemasyrakatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia, dan lain-lain sebagainya, hanya sebagai tunggangan para politisi menjual ocehannya tanda program yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat petani.

Contoh riil, krisis kedelai adalah bentuk ketidakmampuan melindungi masyarakat yang nota bone menggunakan komoditi kedelai sebagai bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pembuatan tahu dan tempe, minuman susu, obat-botan.

Kebutuhan kedelai Indonesia dalam satu tahun adalah 3.000.000 ton, Indonesia yang kini hanya mampu memproduksi kedelai 860.000 ton/tahun atau 30 persen dari 3 juta ton kedelai kebutuhan secara nasional per tahun, akan mampu memenuhi kebutuhan itu setahap demi tahap.

Perbandingan Untuk padi, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4 persen, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76 persen, ubi kayu (24,26 persen), ubi jalar (18,05 persen), kedelai (4,38 persen) dan kacang tanah (-17,17 persen).Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(wwn/wwn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%