Jumat, 03/08/2012 10:16 WIB

Krisis Kedelai Bentuk tidak Serius Melindungi Rakyat

Mas Miko - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Indonesia terkenal sebagai Negara agraris, yaitu kondisi alamnya adalah mayoritas dapat dicocok Tanami untuk pertanian.

Namun mayoritas 90% masyarakat petani selalu menjadi bulan-bulanan kaum pemegang modal alias kapitalis, terus apa yang didengungkan dalam UUD 45 pasal 33 telah lenyap oleh pragmatisme belaka.

Petani hanya sebagai simbul dari orang-rang terpinggirkan, namun mereka diangkat dan disanjung saat maraknya PILKADA, Caleg, bahkan Pilpres.

Organisasi-oragnisasi kemasyrakatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia, dan lain-lain sebagainya, hanya sebagai tunggangan para politisi menjual ocehannya tanda program yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat petani.

Contoh riil, krisis kedelai adalah bentuk ketidakmampuan melindungi masyarakat yang nota bone menggunakan komoditi kedelai sebagai bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pembuatan tahu dan tempe, minuman susu, obat-botan.

Kebutuhan kedelai Indonesia dalam satu tahun adalah 3.000.000 ton, Indonesia yang kini hanya mampu memproduksi kedelai 860.000 ton/tahun atau 30 persen dari 3 juta ton kedelai kebutuhan secara nasional per tahun, akan mampu memenuhi kebutuhan itu setahap demi tahap.

Perbandingan Untuk padi, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4 persen, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76 persen, ubi kayu (24,26 persen), ubi jalar (18,05 persen), kedelai (4,38 persen) dan kacang tanah (-17,17 persen).Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%