Jumat, 03/08/2012 10:16 WIB

Krisis Kedelai Bentuk tidak Serius Melindungi Rakyat

Mas Miko - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Indonesia terkenal sebagai Negara agraris, yaitu kondisi alamnya adalah mayoritas dapat dicocok Tanami untuk pertanian.

Namun mayoritas 90% masyarakat petani selalu menjadi bulan-bulanan kaum pemegang modal alias kapitalis, terus apa yang didengungkan dalam UUD 45 pasal 33 telah lenyap oleh pragmatisme belaka.

Petani hanya sebagai simbul dari orang-rang terpinggirkan, namun mereka diangkat dan disanjung saat maraknya PILKADA, Caleg, bahkan Pilpres.

Organisasi-oragnisasi kemasyrakatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia, dan lain-lain sebagainya, hanya sebagai tunggangan para politisi menjual ocehannya tanda program yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat petani.

Contoh riil, krisis kedelai adalah bentuk ketidakmampuan melindungi masyarakat yang nota bone menggunakan komoditi kedelai sebagai bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pembuatan tahu dan tempe, minuman susu, obat-botan.

Kebutuhan kedelai Indonesia dalam satu tahun adalah 3.000.000 ton, Indonesia yang kini hanya mampu memproduksi kedelai 860.000 ton/tahun atau 30 persen dari 3 juta ton kedelai kebutuhan secara nasional per tahun, akan mampu memenuhi kebutuhan itu setahap demi tahap.

Perbandingan Untuk padi, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4 persen, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76 persen, ubi kayu (24,26 persen), ubi jalar (18,05 persen), kedelai (4,38 persen) dan kacang tanah (-17,17 persen).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%