Rabu, 01/08/2012 18:40 WIB

Foke: MOS yang Tidak Sesuai Aturan Harus Diberi Sanksi!

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Masa Orientasi Siswa (MOS) harus dilakukan sesuai aturan. Nah, jika ada MOS yang mengandung unsur-unsur kekerasan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendorong agar ada sanksi yang diberikan.

"Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya. Jika ada peristiwa MOS yang tidak sesuai aturan itu ada sanksinya," kata pria yang akrab disapa Foke ini di sela-sela kunjungan bazar Ramadan di Kompleks Pusat Industri Kecil (PIK), di Jl Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (1/8/2012).

7 Siswa SMA Don Bosco Pondok Indah, Jakarta Selatan, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus bullying. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Hermawan saat jumpa pers di Mapolres Jakarta Selatan, Jl Wijaya I, Rabu (1/8/2012), motif pelaku karena merasa sebagai senior dan tindakan itu dianggap wajar. Namun oleh korban dan hasil penyelidikan tindakan itu adalah tindak kejahatan.

Menurut dia, pihak sekolah dan pelaku perlu dimintai keterangan. Hal ini penting untuk mengetahui siapa yang bersalah dan kepada siapa sanksi harus dijatuhkan.

"Termasuk sekolah atau pelakunya," tambah Foke.

Hermawan mengatakan, masing-masing siswa memiliki peranan yang berbeda-beda dalam aksi bullying ini. Ada yang memukul, menampar, menyundut rokok, memaksa meminum minuman keras, mengancam pakai pisau, dan menendang pakai dengkul.

Sebelumnya, siswa baru SMA Don Bosco Pondok Indah, Jakarta Selatan, melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan seniornya dalam masa orientasi sekolah ke Polres Jakarta Selatan. Hal ini terungkap dari kicauan twitter yang menuliskan bahwa salah satu temannya siswa baru SMA Don Bosco disundut rokok oleh seniornya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vta/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%