detikcom
Rabu, 01/08/2012 14:09 WIB

Setelah Irjen Djoko Susilo, KPK Bidik Jenderal Bintang Satu?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK tidak berhenti sampai di mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo. KPK membidik pihak lainnya yang menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Siapa PPK itu? KPK masih menyimpan rapat-rapat.

"Sementara di KPK itu DS dan PPK-nya, jadi kemungkinan kan ada pemisahan horizontal," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (31/7/2012) malam, menjawab soal pembagian kasus simulator SIM yang juga ditangani Polri.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, PPK yang menandatangani kontrak dalam pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi roda dua Korlantas Polri 2011 tertulis Brigjen Didik Purnomo. Didik disebutkan sebagai Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Tapi apakah PPK yang akan disidik KPK itu Brigjen Didik Purnomo, belum bisa dipastikan. Yang jelas, dalam dokumen surat perjanjian jual beli keputusan Didik sebagai PPK sesuai SK Korlatas Polri Nomor: Kep/1/I/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Didik, dalam dokumen itu mengikat jual beli pengadaan alat simulator dengan BS yang juga bos PT CMMA. Pengadaan alat disebutkan sebanyak 700 unit dengan nilai kontrak Rp 54,4 miliar.

Nah yang cukup menarik, dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga menyebutkan bahwa pihaknya juga telah menetapkan status tersangka dalam kasus ini, yakni si pejabat pembuat komitmen. Apakah itu Didik? Polri tidak menyebut jelas. Sayangnya Didik belum bisa dikonfirmasi soal ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%