Rabu, 01/08/2012 14:09 WIB

Setelah Irjen Djoko Susilo, KPK Bidik Jenderal Bintang Satu?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK tidak berhenti sampai di mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo. KPK membidik pihak lainnya yang menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Siapa PPK itu? KPK masih menyimpan rapat-rapat.

"Sementara di KPK itu DS dan PPK-nya, jadi kemungkinan kan ada pemisahan horizontal," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (31/7/2012) malam, menjawab soal pembagian kasus simulator SIM yang juga ditangani Polri.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, PPK yang menandatangani kontrak dalam pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi roda dua Korlantas Polri 2011 tertulis Brigjen Didik Purnomo. Didik disebutkan sebagai Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Tapi apakah PPK yang akan disidik KPK itu Brigjen Didik Purnomo, belum bisa dipastikan. Yang jelas, dalam dokumen surat perjanjian jual beli keputusan Didik sebagai PPK sesuai SK Korlatas Polri Nomor: Kep/1/I/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Didik, dalam dokumen itu mengikat jual beli pengadaan alat simulator dengan BS yang juga bos PT CMMA. Pengadaan alat disebutkan sebanyak 700 unit dengan nilai kontrak Rp 54,4 miliar.

Nah yang cukup menarik, dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga menyebutkan bahwa pihaknya juga telah menetapkan status tersangka dalam kasus ini, yakni si pejabat pembuat komitmen. Apakah itu Didik? Polri tidak menyebut jelas. Sayangnya Didik belum bisa dikonfirmasi soal ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%