Detik.com News
Detik.com
Rabu, 01/08/2012 14:09 WIB

Setelah Irjen Djoko Susilo, KPK Bidik Jenderal Bintang Satu?

Fajar Pratama - detikNews
Setelah Irjen Djoko Susilo, KPK Bidik Jenderal Bintang Satu?
Jakarta - KPK tidak berhenti sampai di mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo. KPK membidik pihak lainnya yang menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Siapa PPK itu? KPK masih menyimpan rapat-rapat.

"Sementara di KPK itu DS dan PPK-nya, jadi kemungkinan kan ada pemisahan horizontal," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (31/7/2012) malam, menjawab soal pembagian kasus simulator SIM yang juga ditangani Polri.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, PPK yang menandatangani kontrak dalam pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi roda dua Korlantas Polri 2011 tertulis Brigjen Didik Purnomo. Didik disebutkan sebagai Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Tapi apakah PPK yang akan disidik KPK itu Brigjen Didik Purnomo, belum bisa dipastikan. Yang jelas, dalam dokumen surat perjanjian jual beli keputusan Didik sebagai PPK sesuai SK Korlatas Polri Nomor: Kep/1/I/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Didik, dalam dokumen itu mengikat jual beli pengadaan alat simulator dengan BS yang juga bos PT CMMA. Pengadaan alat disebutkan sebanyak 700 unit dengan nilai kontrak Rp 54,4 miliar.

Nah yang cukup menarik, dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga menyebutkan bahwa pihaknya juga telah menetapkan status tersangka dalam kasus ini, yakni si pejabat pembuat komitmen. Apakah itu Didik? Polri tidak menyebut jelas. Sayangnya Didik belum bisa dikonfirmasi soal ini.

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%