Rabu, 01/08/2012 06:02 WIB
KPK Harus Usut Tuntas Korupsi Simulator SIM Demi Bersihkan Polri
"Dengan diusutnya kasus ini tanpa pandang bulu, dengan mengusut tuntas terhadap siapapun. Walaupun mungkin saja ada pihak-pihak dan pejabat lainnya yang terlibat, maka niscaya akan jadi momentum pemulihan citra polisi di publik," kata Didi kepada detikcom, Rabu (1/8/2012).
Menurut Didi, pengusutan kasus simulator SIM menjadi momentum untuk pembersihan di internal Polri. "Apalagi polisi berada di garda depan dalam penegakan hukum, ini akan sangat bermanfaat demi citra kepolisian di masa datang," sambungnya.
Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat ini juga memberikan apresiasi kepada Kapolri yang memberikan dukungan kepada KPK untuk mengusut kasus di Korlantas.
"Apa yang telah disampaikan dengan bijaksana Kapolri bahwa mendukung sepenuhnya langkah KPK, hendaknya didukung sepenuhnya oleh Korps Bhayangkara," sebutnya.
"Yang terpenting setelah penyitaan kemarin, kepolisian sepenuhnya harus mendukung proses selanjutnya, dimana untuk kepentingan besar pengusutan dan kepentingan bangsa maka solidaritas korps harus ditinggalkan," tutur Didi.
Namun bila Polri tidak kooperatif, maka citra Polri akan buruk di mata masyarakat. "Sudah pasti publik akan bereaksi negatif kalau polisi tidak mendukung sepenuhnya proses ini," katanya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, sebagai tersangka. Djoko dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.
Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV
(fdn/dhu)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Singapura 'Dikepung' Asap dari Indonesia, Menhut: Kita Terus Berusaha!
486 share this. -
Singapura Keluhkan Kabut Asap, Hujan Buatan Rp 25 M Disiapkan
413 share this. -
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Hisap Ganja
306 share this. -
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
301 share this. -
Bhatoegana: PKS Tak Jelas Jenis Kelaminnya
293 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita »
-
Kamis, 20/06/2013 19:05 WIB
Wamenkum HAM: Koruptor Punya Banyak Alasan Tolak Dipindah ke Sukamiskin
-
Kamis, 20/06/2013 18:39 WIB
Ahok: Lelang Jabatan Camat Lurah Tinggal Dicocokkan ke Pemakai
-
Kamis, 20/06/2013 18:38 WIB
Bocah Temukan Mayat Bayi di Pintu Saringan Sampah Kramat Jati
-
Kamis, 20/06/2013 18:35 WIB
Sidang Kasus Cebongan
Jalan Panjang Penyerangan LP, dari Latihan Hingga Eksekusi 4 Tahanan
-
Kamis, 20/06/2013 18:34 WIB
Balada Kopaja-Metro Mini
Sopir Keberatan Armada Diremajakan, Setoran Bakal Naik
-
Kamis, 20/06/2013 17:54 WIB
Teriakan 'Salam Komando' Menggema Saat 12 Kopassus Dibawa ke Tahanan
-
Kamis, 20/06/2013 17:49 WIB
Sopir Wamen ESDM Datangi Polda Minta Ditilang
-
Kamis, 20/06/2013 18:31 WIB
Jalan Panjang Penyerangan LP, dari Latihan Hingga Eksekusi 4 Tahanan
-
Kamis, 20/06/2013 17:07 WIB
6 Penampakan 'Ajaib' Metro Mini dan Kopaja Buluk
-
Kamis, 20/06/2013 17:32 WIB
Jokowi Tentang Balsem: Saya Nggak Nolak, Hanya Tak Setuju
-
Kamis, 20/06/2013 16:14 WIB
Detik-detik Eksekusi Tahanan: Senjata AK-47 Serda Ucok Sempat Macet
-
Kamis, 20/06/2013 18:32 WIB
Jokowi Tanam Pohon di Waduk Pluit
-
Kamis, 20/06/2013 15:20 WIB
Cerita Terbakarnya Emosi Serda Ucok yang Berujung Penyerangan ke LP
-
439 Komentar
-
362 Komentar
-
226 Komentar
-
201 Komentar
-
195 Komentar
-
193 Komentar
-
183 Komentar
-
179 Komentar
-
Kamis, 20/06/2013 17:40 WIB
Mensos Salim Segaf: Saya Siap Dicopot
PKS menunggu surat 'cerai' dari Presiden SBY. Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri menghormati apapun keputusan Presiden SBY.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Kamis, 20/06/2013 15:11 WIB
Ini Pengalihan Arus pada Malam Muda Mudi Jakarta 22 Juni
-
Kamis, 20/06/2013 14:38 WIB
Disoraki dan Dikejar Pendukung Kopassus, Ketua Komnas HAM Risaukan Saksi
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)










_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

