Komisi III: Polri Harus Serius Dukung KPK Usut Korupsi di Korlantas

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Polri serius mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat simulator untuk surat izin mengemudi (SIM). Dukungan Polri harus ditunjukkan dengan membantu KPK memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Jika memang (dokumen penggeledahan) dibutuhkan untuk penyidikan KPK, Polri harus mendukung langkah KPK," kata Nasir kepada detikcom, Selasa (31/7/2012) malam.

Nasir menyayangkan insiden 'tersanderanya' penyidik serta sejumlah kardus berisi dokumen hasil geledah di kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas), Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Padahal Polri dan KPK pernah meneken nota kesepahaman untuk menangani perkara korupsi.

"Saya meyayangkan juga kejadian ini bisa terjadi. Bila KPK dan Polri sepakat bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi di Korlantas, maka tidaklah sulit untuk mengusutnya," imbuh dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap KPK mengusut tuntas kasus korupsi hingga tuntas. "Saya mendukung KPK dalam pengusutan ini," ujar Nasir.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, sebagai tersangka. Djoko dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.


(fdn/dhu)