detikcom
Senin, 30/07/2012 14:06 WIB

KPK Periksa Ketua Harian PB PON di Pekanbaru

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi arena PON di Riau. Kali ini Ketua Harian PB PON Riau, Syamsurizal menjalani pemeriksaan oleh tim KPK.

Pemeriksaan Syamsurizal dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, diJl Pattimura Pekanbaru. Syamsurizal yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau untuk tahun 2013 mendatang itu diperiksa KPK tidak terlepas soal korupsi proyek PON di Riau.

“Syamsurizal dianggap mengetahui adanya aliran dana korupsi yang akan diberikan kepada anggota DPRD Riau yang akan merevisi dua perda untuk PON. Dia diperiksa sebagai saksi dengan statusnya sebagai ketua harian PBPON,” kata juru bicara KPK, Johan Budi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (30/7/2012).

Sementara itu di SPN Polda Riau usai melaksanakan salat dzuhur, Syamsurizal sempat dicegat wartawan. Dalam kesempatan itu, Syamsurizal mengaku diperiksa tim KPK terkait suap korupsi untuk DPRD Riau.

“Saya diperiksa terkait uang lelah untuk anggota dewan. Tapi saya tidak mengetahui soal itu,” kata Syamsurizal.

Syamsurizal juga ditanya soal kenal tidaknya dengan Lukman Abbas mantan Kadispora Riau yang kini telah ditahan KPK. Syamsurizal juga dipertanyakan tugas dari Dispora, Dinas PU dan PBPON sendiri.

“Saya sebutkan, bahwa PBPON hanya sekedar penyelenggaran PON, sedangkan Dispora pelaksana proyek venue PON. Sedangkan Dinas PU membangunan sarana dan prasaranan penunjang PON,” kata Syamsurizal. Usai menjelaskan, mantan Bupati Bengkalis yang tersandung masalah proyek sekolah Islam terpadu dengan Ponpes Alzaytun itu kembali memasuki rungan pemeriksaan.

Selain Ketua Harian PBPON, KPK juga memeriksa kembali ajudan Gubernur Riau, Rusli Zainal, Said Faisal. Selain itu, Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir juga kembali di periksa. Nyusul lagi Sekda Riau, Wan Syamsir yus untuk kesekian kalinya diperiksan KPK.

(cha/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%