Jumat, 27/07/2012 08:57 WIB

Kelangkaan Tempe & Tahu Akibat Pemerintah Tidak Responsif

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Tempe dan tahu hilang dari pasaran dalam beberapa hari terakhir di pasar-pasar tradisional. Lambatnya respons pemerintah dan karena tidak belajar dari pengalaman ditengarai menjadi penyebab kelangkaan tersebut.

"Kalau ini pemerintahan yang lambat. Mereka tidak antisipatif dan lambat melakukan respons dan mereka tidak melihat hal ini sebagai yang hal sangat krusial dan strategis," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/7/2012).

Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, di mana pernah terjadi kelangkaan tempe dan tahu. Kala itu kelangkaan tahu dan tempe berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

"Yang tidak bekerja ya pembantu presiden dan kepala badan negara. Bisa tidak punya motivasi dan etos kerja yang aktif?" kritik Andrinof.

Namun secara umum Andrinof melihat kasus kelangkaan tempe dan tahu ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap masalah ekonomi dan sosial. Pemerintah disebut sangat responsif pada pemilik modal namun bersifat 'malas' kepada masyarakat kelas biasa dan bawah.

"Di sinilah kekurangan SBY. SBY juga terlalu apresiatif berlebihan terhadap kelompok bisnis dan elitis, sehingga terhadap masalah ekonomi dan sosial kurang peka," ucapnya.

Sikap pemerintah yang hanya sekadar reaktif jika terjadi masalah namun tidak belajar dari pengalaman menjadi batu sandungan yang harus segera disingkarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Sepertinya tidak membuat refleksi ke depan, tidak membuat antisipasi. Reaktif dan instan tetapi begitu isu mereda ditinggal lagi," kata Andrinof.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fiq/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%