detikcom
Jumat, 27/07/2012 08:57 WIB

Kelangkaan Tempe & Tahu Akibat Pemerintah Tidak Responsif

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Tempe dan tahu hilang dari pasaran dalam beberapa hari terakhir di pasar-pasar tradisional. Lambatnya respons pemerintah dan karena tidak belajar dari pengalaman ditengarai menjadi penyebab kelangkaan tersebut.

"Kalau ini pemerintahan yang lambat. Mereka tidak antisipatif dan lambat melakukan respons dan mereka tidak melihat hal ini sebagai yang hal sangat krusial dan strategis," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/7/2012).

Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, di mana pernah terjadi kelangkaan tempe dan tahu. Kala itu kelangkaan tahu dan tempe berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

"Yang tidak bekerja ya pembantu presiden dan kepala badan negara. Bisa tidak punya motivasi dan etos kerja yang aktif?" kritik Andrinof.

Namun secara umum Andrinof melihat kasus kelangkaan tempe dan tahu ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap masalah ekonomi dan sosial. Pemerintah disebut sangat responsif pada pemilik modal namun bersifat 'malas' kepada masyarakat kelas biasa dan bawah.

"Di sinilah kekurangan SBY. SBY juga terlalu apresiatif berlebihan terhadap kelompok bisnis dan elitis, sehingga terhadap masalah ekonomi dan sosial kurang peka," ucapnya.

Sikap pemerintah yang hanya sekadar reaktif jika terjadi masalah namun tidak belajar dari pengalaman menjadi batu sandungan yang harus segera disingkarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Sepertinya tidak membuat refleksi ke depan, tidak membuat antisipasi. Reaktif dan instan tetapi begitu isu mereda ditinggal lagi," kata Andrinof.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%