Detik.com News
Detik.com
Jumat, 27/07/2012 08:57 WIB

Kelangkaan Tempe & Tahu Akibat Pemerintah Tidak Responsif

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Tempe dan tahu hilang dari pasaran dalam beberapa hari terakhir di pasar-pasar tradisional. Lambatnya respons pemerintah dan karena tidak belajar dari pengalaman ditengarai menjadi penyebab kelangkaan tersebut.

"Kalau ini pemerintahan yang lambat. Mereka tidak antisipatif dan lambat melakukan respons dan mereka tidak melihat hal ini sebagai yang hal sangat krusial dan strategis," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/7/2012).

Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, di mana pernah terjadi kelangkaan tempe dan tahu. Kala itu kelangkaan tahu dan tempe berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

"Yang tidak bekerja ya pembantu presiden dan kepala badan negara. Bisa tidak punya motivasi dan etos kerja yang aktif?" kritik Andrinof.

Namun secara umum Andrinof melihat kasus kelangkaan tempe dan tahu ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap masalah ekonomi dan sosial. Pemerintah disebut sangat responsif pada pemilik modal namun bersifat 'malas' kepada masyarakat kelas biasa dan bawah.

"Di sinilah kekurangan SBY. SBY juga terlalu apresiatif berlebihan terhadap kelompok bisnis dan elitis, sehingga terhadap masalah ekonomi dan sosial kurang peka," ucapnya.

Sikap pemerintah yang hanya sekadar reaktif jika terjadi masalah namun tidak belajar dari pengalaman menjadi batu sandungan yang harus segera disingkarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Sepertinya tidak membuat refleksi ke depan, tidak membuat antisipasi. Reaktif dan instan tetapi begitu isu mereda ditinggal lagi," kata Andrinof.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/vta)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%