detikcom
Kamis, 26/07/2012 17:01 WIB

Erman Rajagukguk: Kasus Merpati Bukan Tindak Pidana Korupsi

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Ahli Keuangan Negara, Erman Rajagukguk, berpendapat kasus penyewaan 2 pesawat Boeing untuk Merpati Nusantara Airlines (MNA) bukan tindak pidana korupsi. Erman menyebut kasus yang menyeret mantan Direktur Utama PT MNA Hotasi Nababan merupakan kasus perdata.

"Kasus Merpati ini tidak ada tindak pidana korupsi karena unsur korupsi pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 disebutkan setiap orang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita analisa kasus Merpati, ini tidak ada perbuatan melawan hukum," kata Erman.

Hal ini disampaikan dalam seminar: Apakah Kebijakan Dapat Dipidana? Studi Kasus: Kriminalisasi Kebijakan pada Sektor BUMN di Sekretariat Alumni ITB, Jalan Hang Lekiu II, Jaksel, Kamis (26/7/2012).

Menurut Erman, tidak ada kerugian negara dalam kasus gagal sewa pesawat meski PT Merpati telah membayar security deposit senilai 1 juta USD ke Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang menyiapkan pesawat untuk Merpati.

"Uang BUMN bukan uang negara, fatwa MA sudah jelas," tegas Erman.

Dia menambahkan kasus ini perdata karena menyangkut perjanjian sewa pesawat. Selain itu, tidak ada unsur korupsi karena pengadilan di Pengadilan Distrik Columbia, Washington dan pengadilan setempat memenangkan Merpati dan menghukum TALG mengembalikan US$ 1 juta.


"Merpati itu ditipu orang Amerika dan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika. Jelas Merpati yang dirugikan oleh penipu, bukan direksinya," ujar Erman.

Seperti diketahui, Hotasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penyewaan 2 pesawat Boeing di tahun 2006. Hotasi terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara karena dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999.

Penuntut umum pada Kejaksaan Agung menyebut keputusan Hotasi dan Tony Sudjiarto yang saat itu menjabat General Manager Pengadaan Pesawat PT Merpati menyalahi aturan karena tidak tercantum dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).

Sementara kerugian keuangan negara terjadi ketika Hotasi menyetujui agar PT Merpati mengeluarkan 1 juta USD sebagai security deposit terkait penyewaan pesawat. "Pembayaran security deposit adalah berisiko dan posisi itu diketahui terdakwa. Tapi terdakwa tetap membayarkan," kata penuntut umum Frenkie Son di Pengadilan Tipikor (19/7).

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%