detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 15:24 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 26/07/2012 17:01 WIB

Erman Rajagukguk: Kasus Merpati Bukan Tindak Pidana Korupsi

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Ahli Keuangan Negara, Erman Rajagukguk, berpendapat kasus penyewaan 2 pesawat Boeing untuk Merpati Nusantara Airlines (MNA) bukan tindak pidana korupsi. Erman menyebut kasus yang menyeret mantan Direktur Utama PT MNA Hotasi Nababan merupakan kasus perdata.

"Kasus Merpati ini tidak ada tindak pidana korupsi karena unsur korupsi pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 disebutkan setiap orang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita analisa kasus Merpati, ini tidak ada perbuatan melawan hukum," kata Erman.

Hal ini disampaikan dalam seminar: Apakah Kebijakan Dapat Dipidana? Studi Kasus: Kriminalisasi Kebijakan pada Sektor BUMN di Sekretariat Alumni ITB, Jalan Hang Lekiu II, Jaksel, Kamis (26/7/2012).

Menurut Erman, tidak ada kerugian negara dalam kasus gagal sewa pesawat meski PT Merpati telah membayar security deposit senilai 1 juta USD ke Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang menyiapkan pesawat untuk Merpati.

"Uang BUMN bukan uang negara, fatwa MA sudah jelas," tegas Erman.

Dia menambahkan kasus ini perdata karena menyangkut perjanjian sewa pesawat. Selain itu, tidak ada unsur korupsi karena pengadilan di Pengadilan Distrik Columbia, Washington dan pengadilan setempat memenangkan Merpati dan menghukum TALG mengembalikan US$ 1 juta.


"Merpati itu ditipu orang Amerika dan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika. Jelas Merpati yang dirugikan oleh penipu, bukan direksinya," ujar Erman.

Seperti diketahui, Hotasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penyewaan 2 pesawat Boeing di tahun 2006. Hotasi terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara karena dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999.

Penuntut umum pada Kejaksaan Agung menyebut keputusan Hotasi dan Tony Sudjiarto yang saat itu menjabat General Manager Pengadaan Pesawat PT Merpati menyalahi aturan karena tidak tercantum dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).

Sementara kerugian keuangan negara terjadi ketika Hotasi menyetujui agar PT Merpati mengeluarkan 1 juta USD sebagai security deposit terkait penyewaan pesawat. "Pembayaran security deposit adalah berisiko dan posisi itu diketahui terdakwa. Tapi terdakwa tetap membayarkan," kata penuntut umum Frenkie Son di Pengadilan Tipikor (19/7).

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fdn/aan)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%