Kamis, 26/07/2012 15:49 WIB

Gudang Mebel Milik Jokowi Ludes Terbakar

Muchus Budi R. - detikNews
Ilustrasi/detikcom
Solo - Gudang mebel milik PT Rakabu, perusahaan mebel milik Jokowi, ludes terbakar. Belum diketahui asal api yang memusnahkan seluruh mebel siap kirim dan sebagian mebel mentah tersebut. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.

Kebakaran terjadi di gudang PT Rakabu di Jalan A Yani, Pabelan, Sukoharjo, Kamis (26/7/2012) siang, ketika para karyawan sedang istirahat. Hingga saat ini, belum diketahui asal muasal api yang menghanguskan seluruh isi gudang.

Cuaca panas dan angin mempercepat kobaran api, sehingga api langsung menyambar gudang kapas milik kerabat Jokowi yang berada di lokasi berdekatan.

"Ada sekitar 0,5 kontainer mebel mentah dan seluruh mebel siap kirim sebanyak 1,5 kontainer yang tersimpan di gudang itu terbakar habis. Selain itu gudang kapas milik kerabat kami juga terbakar habis. Taksiran kasar seluruh kerugian mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta," ujar Anjas Wijanarko, adik ipar Jokowi yang mengelola gudang mebel tersebut.

Anjas menambahkan, dirinya datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu sudah banyak mobil pemadam kebakaran. Sedangkan saat kejadian tidak ada satupun karyawannya yang berada di dalam lokasi kebakaran karena sedang istirahat siang.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kami juga belum bisa mengatakan asal muasal api yang membakar gudang karena tidak ada satupun saksi mata yang melihat awal kejadian," ujar Anjas.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mbr/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%