detikcom
Rabu, 25/07/2012 15:55 WIB

Ini 2 Tahap Waktu Pelunasan Biaya Haji 2012

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Pemerintah telah mengumumkan biaya haji 2012 di angka rerata US$ 3.617, atau naik US$ 84. Calon jamaah haji diimbau untuk segera melunasinya. Waktu pelunasan dibagi dalam dua tahap.

"Untuk pelunasan biaya haji kita bagi menjadi dua tahap. Tahap pertama tanggal 26 Juli-31 Agustus. Dalam tahap ini sudah termasuk dipotong dengan hari-hari libur 17 Agustus, Lebaran dan libur-libur dalam jangka waktu itu," ujar Sekjen Kemenag Bahrul Hayat dalam jumpa pers tentang BPIH 2012 di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin No 6, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2012).

Menurut Bahrul, jika pada tanggal 31 Agustus belum terserap dana pelunasan BPIH secara keseluruhan, maka pelunasan BPIH akan dibuka pada tahap dua yaitu tanggal 3-7 September.

"Tetapi jika pada tahap kedua masih juga ada yang belum bisa melunasi biaya hajinya, maka ia akan masuk waiting list pada tahun berikutnya, karena tanggal 20 September para jamaah telah masuk asrama dan pada tanggal 21 September sudah terbang kloter pertama," ungkapnya.

Ia menuturkan, dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari setelah setoran pelunasan, jamaah haji yang telah mendapatkan bukti setoran lunas BPIH, agar segera mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota.

"Untuk biaya pelunasan dapat disetorkan ke bank pada jam kerja, yaitu untuk bagian barat pukul 10.00 -16.00 WIB, bagian tengah pukul 11.00-17.00 WITA dan untuk bagian timur pukul 12.00-18.00 WIT," kata Bahrul.

Berikut BPIH 2012 berdasar embarkasi:

Aceh US$ 3.328
Medan US$ 3.388
Batam US$ 3.468
Padang US$ 3.404
Palembang US$ 3.456
Jakarta US$ 3.638
Solo US$ 3.617
Surabaya US$ 3.738
Banjarmasin US$ 3.808
Balikpapan US$ 3.819
Makassar US$ 3.882
Lombok US$ 3.857


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(iqb/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%