Rabu, 25/07/2012 14:01 WIB

Emir Moeis Akui Berteman dengan Eks Dirut PLN

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Politisi PDIP Emir Moeis mengaku mengenal mantan Dirut PLN Eddie Widiono. Namun dia tak pernah membicarakan proyek PLTU Tarahan, Lampung yang berujung pada penetapan tersangka.

"Eddie Widiono memang teman saya. Tapi soal (PLTU) Tarahan saya nggak pernah bicara dengan dia," kata Emir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Eddie Widiono adalah mantan Dirut PLN. Dia merupakan adik kelas Emir Moeis di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Emir mengatakan tak pernah ada pembicaraan mengenai PLTU Tarahan dengan Eddie. Bahkan, Emir menambahkan, dia sama sekali tidak pernah terlibat dengan proyek itu.

"Saya nggak pernah datang ke proyek Tarahan, urusan dengan personel, ataupun direksi Tarahan. Jadi ini yang mau saya lihat substansinya apa," ujarnya.

Kabar yang beredar, proses tender PLTU Tarahan yang dimenangkan Alstom itu memang sudah disetting sejak awal. Hal tersebut diduga terjadi karena ada peran Emir yang duduk sebegai panitia anggaran di DPR dengan salah seorang petinggi PLN.

Sang petinggi PLN itu merupakan teman dekat Emir. Keduanya satu almamater dan hanya beda selisih satu tahun angkatan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%