detikcom
Selasa, 24/07/2012 22:38 WIB

Mentan: Kenaikan Harga Kedelai, Bagus Buat Petani

Luhur Hertanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: detikcom
Jakarta - Kelangkaan suplai kedelai adalah dampak kenaikan harganya di pasar internasional. Namun tidak perlu khawatir tidak bisa lagi makan tempe sebab di sisi lain kenaikan harga ini menguntungkan petani kedelai di dalam negeri.

Demikian tangapan dari Mentan Suswono tentang isu kelangkaan kedelai. Dia ditemui sesuai acara berbuka puasa bersama KIB II di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/7/2012).

"Harga kedelai naik kok jadi begitu sensitif, media massa mem-blowup begitu masifnya. Tetapi saat harga turun, petani menjerit itu tidak ada yang memberitakannya padahal katanya petani harus dibela," ujar Suswono.

Sebelum dia memaparkan, naiknya harga di pasar internasional dipicu kekeringan yang menggagalkan panen kedelai di Amerika. Gagal panen di AS menyebabkan suplai jadi berkurang dan meningkatkan permintaan kedelai ke negara lain penghasilnya sehingga otomatis harga terdorong naik.

Indonesia termasuk yang terkena dampaknya yang jadi kekurangan kedelai impor. Akibatnya kedelai produksi dalam negeri harganya ikut terdongkrak akibat tingginya permintaan.

"Sebetulnya kenaikan dampaknya positif buat pendapatan petani kedelai kita. Selama ini harga kedelai kurang menarik sehingga petani tak tertarik menanamnya. Sekarang petani bergairah untuk menanam kedelai," papar mentan.

Namun dia menyadari kenaikan harga kedelai membuat konsumen repot. Perlu penelusuran lebih lanjut penyebab berkurangnya suplai kedelai, sebab sebenarnya importir bisa mengalihkan negara asal bila dari AS menyusut drastis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%