detikcom
Selasa, 24/07/2012 17:51 WIB

Izin Operasi Angkot Tempat Karyawati Nyaris Diperkosa Terancam Dicabut

Niken Widya Yunita - detikNews
Jakarta - Dinas Perhubungan DKI (Dishub) DKI geram dengan hampir terjadinya pemerkosaan di angkot C01 Ciledug-Kebayoran di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Operator angkot tersebut terancam dicabut izin lintasnya oleh Dishub DKI dan izin trayek oleh Dishub Tangerang.

"Makanya sudah berkali-kali (angkot) C01, kalau terbukti sopirnya hampir memerkosa, hukumannya bisa dicabut izin lintas oleh Dishub DKI dan izin trayek oleh Dishub Tangerang," ujar Kadishub DKI, Udar Pristono, kepada detikcom, Selasa (24/7/2012).

Menurut Pristono, agar tidak lagi kejadian perkosaan di angkot, perbaikan harus dari hulu yakni operator angkot tersebut. Operator angkot harus mengawasi sopirnya.

Operator angkot, lanjut Pristono juga harus membuat sopir menaati peraturan yakni dengan mengenakan seragam dan menggunakan kartu pengenal. Dengan ditaatinya peraturan tersebut, maka akan mencegah terjadinya sopir tembak.

"Ini nggak akan terjadi seperti di taksi seperti Blue Bird, Express taksi. Mereka punya pool dan mencegah sopir tembak," katanya.

Sebelumnya, seorang karyawati nyaris diperkosa di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Senin (23/7) pukul 23.00 WIB. Karyawati itu menumpang angkot C01 yang berjalan di bukan rute sebenarnya. Pemerkosaan itu bisa digagalkan karena adanya anggota TNI, Serda Nicholas, yang mendengar teriakan karyawati itu dari dalam angkot.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close