detikcom

Selasa, 24/07/2012 06:57 WIB

Isu SARA Bisa Tambah Pemilih Golput pada Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jokowi & Foke (dok. detikcom)
Jakarta, - Isu SARA selalu saja membayangi kandidat Gubernur DKI Jakarta dan kali ini menimpa pasangan Jokowi-Ahok. Hal ini dinilai tidak akan menguntungkan rival Jokowi, namun justru bisa menambah jumlah pemilih golput pada putaran kedua yang digelar 20 September mendatang.

"Kalau pemilih yang menggunakan atau terkena kampanye seperti ini, mereka tidak selalu akan memilih di luar Jokowi atau Foke. Kecenderungan akan memilih golput," ujar pengamat politik UGM, Ari Dwipayana, saat berbincang detikcom, Selasa (24/7/2012).

Ari menjelaskan, penggunaan isu SARA biasanya ditargetkan kepada pemilih konservatif yang mudah terpengaruh oleh sentimen agama dan sebagainya. Dalam pilgub DKI ini, ada sejumlah partai berbasis Islam seperti PKS dan PPP yang memiliki jagoan lain namun gagal memperoleh suara mayoritas. Para pemilih dari partai tersebut sangat rawan terhadap isu SARA.

"Pemilih konservatif rawan terkena sentimen agama, tap belum tentu akan beralih ke Foke. Bisa saja memutuskan golput, karena di sisi lain mereka kritis terhadap Foke," terangnya.

Sementara itu, isu SARA juga akan menjadi kontraproduktif bagi para pemilih moderat. Menurut Ari, semakin gencar isu SARA digunakan hasilnya justru semakin kontraproduktif. Demikian juga halnya bagi kalangan swing voters yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilgub putaran pertama.

"Makin gencar isu agama yang dipakai malah semakin kontraproduktif. Pilihan elite belum tentu diikuti oleh grass root," ucap Ari.

Lebih lanjut, Ari menilai bahwa ada dua isu utama dalam pilgub DKI putaran kedua, yakni isu SARA yang mengancam pasangan Jokowi-Ahok dan isu perubahan yang mengancam pasangan Foke-Nara.

"Ke mana arah larinya suara di luar Foke dan Jokowi, dan ke mana arah pemilih golput. Kalau soal isu agama, mereka tidak sreg ke Jokowi. Kalau soal isu perubahan, mereka tidak sreg ke Foke. Putaran kedua bisa jadi kebanyakan golput," tandasnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%