Sabtu, 21/07/2012 13:17 WIB

Pos Tes Urine untuk Pengemudi Bus Disiapkan di Terminal di Jakarta

Mahardian Prawira Bhisma - detikNews
Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mendirikan beberapa pos di terminal yang ada. Nah, salah satu pos yang akan dibangun adalah pos tes urine untuk pengemudi bus.

"Ada 4 pos disetiap terminal, pos keempat adalah pos tes urine untuk pengemudi bus," Kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono kepada detikcom, Sabtu (21/07/2012).

Menurut Pristono, pos tes urine ini didirikan di terminal utama yakni Terminal Pulogadung, Kalideres, Kp. Rambutan dan lebak Bulus. Pos akan dijaga oleh petugas dari Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pristono mengatakan fungsi dari diadakannya pos tes urine ini adalah untuk memeriksa urine setiap pengemudi bus yang masuk keterminal.

"Untuk pengamanan terpadu maka dilakukan tes urine untuk pengemudi bus," Ujar Pristono.

Pristono mengungkapkan pos ini untuk mengantisipasi para supir bus yang diduga mengkonsumsi narkoba atau mabuk. Menurutnya jika kondisi ini terjadi maka bisa membahayakan para penumpang.

"Kalau dia mabuk atau narkoba akan kelihatan di pos itu," tambah Pristono.

Pristono menambahkan, selain pos urine, akan ada juga pos uji kelayakan jalan yang akan dipantau oleh Dishub DKI. Selain itu juga pos kesehatan dikawal oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan pos pengamanan terpadu.

"Nanti juga dijaga sama anggota Kepolisian dan TNI," tutur Pristono.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(sal/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%