Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 21/07/2012 13:17 WIB

Pos Tes Urine untuk Pengemudi Bus Disiapkan di Terminal di Jakarta

Mahardian Prawira Bhisma - detikNews
Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mendirikan beberapa pos di terminal yang ada. Nah, salah satu pos yang akan dibangun adalah pos tes urine untuk pengemudi bus.

"Ada 4 pos disetiap terminal, pos keempat adalah pos tes urine untuk pengemudi bus," Kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono kepada detikcom, Sabtu (21/07/2012).

Menurut Pristono, pos tes urine ini didirikan di terminal utama yakni Terminal Pulogadung, Kalideres, Kp. Rambutan dan lebak Bulus. Pos akan dijaga oleh petugas dari Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pristono mengatakan fungsi dari diadakannya pos tes urine ini adalah untuk memeriksa urine setiap pengemudi bus yang masuk keterminal.

"Untuk pengamanan terpadu maka dilakukan tes urine untuk pengemudi bus," Ujar Pristono.

Pristono mengungkapkan pos ini untuk mengantisipasi para supir bus yang diduga mengkonsumsi narkoba atau mabuk. Menurutnya jika kondisi ini terjadi maka bisa membahayakan para penumpang.

"Kalau dia mabuk atau narkoba akan kelihatan di pos itu," tambah Pristono.

Pristono menambahkan, selain pos urine, akan ada juga pos uji kelayakan jalan yang akan dipantau oleh Dishub DKI. Selain itu juga pos kesehatan dikawal oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan pos pengamanan terpadu.

"Nanti juga dijaga sama anggota Kepolisian dan TNI," tutur Pristono.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sal/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%