detikcom
Jumat, 20/07/2012 16:22 WIB

Krisis di Suriah Bisa Berdampak ke Indonesia

Luhur Hertanto - detikNews
AFP
Jakarta - Meski terletak jauh dari Indonesia dan nilai perdagangan bilateral tidak besar, Presiden SBY peduli terhadap situasi di Suriah. Sebab bila tak segera dihentikan, konflik itu mengganggu pemulihan krisis ekonomi global dan Indonesia bisa terkena dampaknya.

"Seperti ketegangan yang di Selat Hormuz, itu mendorong fluktuasi harga minyak dunia dan imbasnya pada beban subsidi di APBN kita," ujar Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, memberi contoh kasus, Jumat (20/7/2012).

Suriah dibanding Selat Hormuz barangkali kalah strategis isunya. Namun merujuk pengalaman dari krisis Selat Hormuz, maka jelas stabilitas keamanan negara akan berpengaruh terhadap ekonomi di kawasan dan global pada akhirnya.

"Kalau di Syria terus bergejolak, negara-negara tetangganya akan terganggu karena arus pengungsi, perdagangannya berkurang dan upaya membangun ekonominya terganggu," papar Faiz.

"Kondisi demikian tidak kondusif bagi pemulihan ekonomi global di tengah semakin terintegrasinya perekonomian global," sambung dia.

Nilai perdagangan RI-Suriah per 2011, mencatatkan nilai sebesar US$ 76 juta. Nilai yang tidak terlalu besar itu pasti terkoreksi sebagai dampak keamanan Suriah yang terus memburuk.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY mendesak DK PBB secepatnya mengambil tindakan nyata untuk menghentikan krisis kemanusian di Suriah. Salah satu rekomendasinya kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon adalah agar PBB mengirim peace making force dalam jumlah yang signifikan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%