Jumat, 20/07/2012 14:58 WIB

Wanbin PD: 2013 Tahun Politik, Menteri Parpol Harus Introspeksi Diri

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Anggota Dewan Pembina PD Melani Liemena Suharli mengimbau menteri dari parpol introspeksi diri. Karena imbauan SBY bukan pepesan kosong sebab tak bisa dipungkiri tahun 2013 mereka sudah sulit konsentrasi di pemerintahan.

"Karena soalnya Pak SBY 2014 sudah mau berakhir. Pastinya beliau ingin menuntaskan apa yang beliau kerjakan. Beliau ingin para menteri berkontribusi untuk sama-sama menyelesaikan kinerjanya 2014,"kata Melani kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Menurut Melani, SBY menghitung tahun kerja para menteri parpol hanya sampai akhir 2012. Tahun depan tentu para menteri parpol sudah sibuk menggali suara untuk partainya. Karenanya mereka harus introspeksi diri, masih pantas atau tidak di kabinet.

"Kan 2013 sudah tahun politik. Saya rasa itu bukan hanya untuk menteri dari parpol. Ya beliau mengimbau kan, sebagai kita yang kerja sama-sama nggak enak kalau ada atasan tidak puas, para menteri mestinya introspeksi diri karena 2013 sudah tahun politik nanti mereka kan fokus ke parpol masing-masing,"imbaunya.

Dinamika politik setelah Ramadan ini dipastikan akan meningkat seiring persiapan parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Bila ada menteri yang merupakan kader parpol merasa tidak sanggup membagi energinya dengan tugas pemerintahan, Presiden SBY mempersilakan untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari KIB II.

"Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik parpolnya, saya persilahkan baik-baik untuk mengundurkan diri," ujar SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%