Hadjriyanto: Tak Langsung Pecat Menteri, SBY Masih Hormati Koalisi

Jakarta - Ketua DPP Golkar Hadjriyanto Y Tohari memandang dari perspektif lain imbauan SBY agar menteri yang sibuk di parpol mundur. Menurut Hadjri, SBY bisa saja langsung mengambil tindakan, namun tidak dilakukannya.

"Pernyataan Presiden ini sangat menarik. Pasalnya para menteri itu baik berasal dari parpol atau nonparpol adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan bertanggungjawab juga kepada Presiden. Adalah sangat menarik bahwa kini para menteri yang berasal dari parpol dipersilahkan oleh presiden sendiri untuk mundur jika tidak bisa membagi waktu dan energinya antara tugas pemerintahan dan urusan politik dalam parpolnya masing-masing," kata Hadjri kepada detikcom, Jumat (20/7/2012).

Hadjri sepakat bahwa para menteri harus mengutamakan kepentingan negara. Bahkan bukan hanya para menteri yang harus meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan parpolnya, melainkan juga Presiden sendiri juga harus begitu.

"Dalam konteks dan perspelktif ini sebenarnya bola ada di tangan presiden. Pasalnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri ada di tangan presiden. Itu hak prerogatif presiden. Jika presiden memandang perlu memberhentikan menteri-menterinya dan menggantikannya dengan figur yang lain tidak boleh seorangpun menolaknya. Bahkan tidak boleh parpol manapun berkeberatan, apalagi protes. Maka mestinya presiden tidak perlu menyampaian appeal seperti itu. Presiden berhak menggantinya kapanpun dipandang perlu," ungkap Hadjri.

Namun toh Presiden SBY memilih memberikan warning. Hadjri mengartikan, Presiden SBY masih menaruh hormat kepada mitra koalisi karena bagaimanapun posisi menteri dari parpol adalah buah dari koalisi.

"Kenapa presiden mesti mengeluarkan pernyataan seperti itu? Saya rasa karena presiden masih menghormati parpol-parpol yang mendukungnya dalam koalisi. Pernyataan itu disampaikan presiden dengan harapan parpol-parpol dan menteri-menteri dari parpol tanggap sasmita (mengerti sendiri) bahwa urusan negara harus diprioritaskan vis a vis urusan politik,"paparnya.

Namun Hadjri meyakini imbauan tersebut pasti didengarkan oleh para menteri. Meskipun Hadjri percaya parpol juga punya doktrin mengutamakan kepentingan negara ketimbang kepentingan golongan.

"Hanya saja presiden harus ingat bahwa parpol-parpol kita juga punya doktrin untuk selalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan/partai. Kini persoalannya tinggal siapa yang lebih "tanggap sasmita" dan siapa yang "tegaan" dalam urusan negara. Ini cuma soal kepekaan nurani saja kok,"tukasnya.

(van/fjp)