Waketum PAN: SBY Harus Tegas Berhentikan Menteri Tersangkut Korupsi

Jakarta - Waketum PAN Dradjad Wibowo merespon pernyataan SBY yang mengaku punya informasi sahih tentang korupsi di Kementerian. SBY harusnya tegas memberhentikan menteri bermasalah.

"Sebaiknya langsung di-follow up. Menurut Presiden kan sudah mempunyai info tentang korupsi yang mungkin melibatkan menterinya. Sebaiknya tegas saja yang bersangkutan langsung dipanggil, diklarifikasi dan diberi peringatan akan diberhentikan begitu tersangkut kasus korupsi," kata Dradjad kepada detikcom, Jumat (20/7/2012).

Dradjad lalu merespon Presiden SBY yang meminta menteri yang sibuk mengurus parpol mundur dari kabinet. Permintaan SBY dianggap sangat wajar.

"Wajar kalau SBY minta menteri fokus pada tanggung jawab dan tugas sebagai pembantu presiden. Menteri dari parpol juga harus sadar bahwa negara itu harus lebih diutamakan daripada tanggungjawabnya pada negara lebih utama dibandingtanggungjawab pada parpol,"kata Dradjad.

Menurut Dradjad, tugas menteri dari parpol memang lebih berat. Karena selain menjalankan tugas kabinet juga harus menjalankan tugas memimpin parpol.

"Karena itu menteri dari parpol sebenarnya jauh lebih berat dari menteri non-parpol. Menteri non-parpol tidak pernah direcoki oleh urusan-urusan dinamika partai dan konstituen. Ibaratnya, pusingnya cuma sekali, sementara menteri dari parpol pusingnya berkali-kali contohnya, Agus Marto dan Dahlan Iskan tidak perlu pusing menyelesaikan konflik antar pengurus di daerah, atau melayani ribuan kader yang mengadukan masalahnya dari waktu ke waktu,"ungkapnya.

Karena itu wajar saja SBY mengingatkan agar bekerja lebih maksimal. Meskipun yang memilih menjadi menteri juga SBY sendiri.

"Jadi menteri dari parpol punya beban yang jauh lebih berat dari menteri non-parpol. Karena itu wajar kalau Presiden meminta mereka fokus, supaya tugas-tugasnya sebagai pembantu Presiden bisa dikerjakan maksimal. Ya itu sudah konsekuensi dari orang partai yang menjadi menteri,"pungkasnya.

SBY sebelumnya mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Namun, dia menambahkan, dia mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY kata SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR RI. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan.

"Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksaanannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.

(van/fjp)