detikcom
Jumat, 20/07/2012 07:07 WIB

Waketum PD: Pimpinan Parpol Harusnya Mundur dari Kabinet Tanpa Diminta

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua menilai sebaiknya menteri yang sibuk mengurus partai langsung mundur. Tanpa perlu diingatkan oleh Presiden SBY.

"Peringatan Presiden SBY sesuatu yang sangat wajar. Semua yang terlibat di parpol sudah memikirkan bagaimana bekerja untuk parpol sebentar lagi pemilu. Saya kira menteri-menteri itu memikirkan parpol dimana dia bersandar. Apalagi sebagai pimpinan parpol sebentar lagi parpolnya berjuang di pemilu 2014," kata Max kepada detikcom, Jumat (20/7/2012).

Menurut Max, harusnya para menteri dari parpol sadar. Agar tidak membebani tugas pemerintahan. Dengan mundur sukarela dengan memilih fokus mengurus partainya.

"Sebaiknya menterinya yang harus sadar tidak perlu SBY yang mengeluarkan warning. Silahkan saja mundur untuk konsentrasi di partai karena akan menghadapi pemilu 2014," kata Max.

Lagipula kalau diteruskan, menurut Max, justru membebani pemerintahan. Karena tidak fokus dengan tugasnya sebagai menteri.

"Berarti mereka tidak fokus kepada pekerjaannya sebagai menteri, malah lebih banyak mengurus partainya. Lagipula Pak SBY sudah punya datanya jadi tak perlu nunggu dievaluasi,"pungkasnya.

Dinamika politik setelah Ramadan ini dipastikan akan meningkat seiring persiapan parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Bila ada menteri yang merupakan kader parpol merasa tidak sanggup membagi energinya dengan tugas pemerintahan, Presiden SBY mempersilakan untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari KIB II.

"Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik parpolnya, saya persilahkan baik-baik untuk mengundurkan diri," ujar SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

(van/fjp)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    47%
    Kontra
    53%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel