BBC Indonesia
Kamis, 19/07/2012 22:36 WIB

Rusia dan Cina memveto resolusi DK soal Suriah

BBCIndonesia.com - detikNews
Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, hari Kamis (19/07), yang mengusulkan sanksi lanjutan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Dalam rancangan resolusi disebutkan PBB akan mengeluarkan sanksi bila Presiden Assad terus memakai persenjataan berat dalam menghadapi perlawanan oposisi.

Disebutkan pula bahwa rencana perdamaian Kofi Annan -utusan internasional untuk masalah Suriah- akan diperkuat dengan Bab 7 Piagam PBB, dengan harapan Dewan Keamanan akan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, mulai dari sanksi ekonomi, diplomatik, hingga intervensi militer.

Negara-negara Barat -yang diwakili Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat- mengatakan resolusi ini berfokus ke pemberian sanksi ke Suriah, bukan campur tangan militer.

Di dalamnya secara spesifik ditulis bahwa Suriah akan dijatuhi sanksi bila tidak menarik persenjataan berat dari berbagai kota dalam kurun 10 hari.

Namun sebelum pemungutan suara, Rusia sudah menegaskan bahwa mereka menolak dimasukkanya Bab 7 ke dalam prakarsa Annan.

Inggris dan Prancis kecewa

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menggambarkan usul ini sebagai tak lebih dari upaya memeras dan mengancam Suriah.

Untuk ketiga kalinya Rusia dan Cina mementahkan upaya Dewan Keamanan dalam menekan pemerintah di Damaskus untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 16 bulan dan menewaskan ribuan orang.

Atas sikap Rusia dan Cina ini, Inggris dan Prancis mengatakan sangat kecewa.

"Tindakan Rusia dan Cina sama dengan melindungi rezim yang brutal. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada jutaan rakyat Suriah," kata Mark Lyall, duta besar Inggris untuk PBB.

Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud, mengtakan keputusan Rusia dan Cina tidak akan melemahkan upaya negaranya membantu rakyat Suriah.

"Kami tidak akan berhenti hanya karena dua veto ini. Kami akan terus membantu oposisi Suriah mewujudkan transasi demokrasi," kata Araud.

Dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan, 11 negara mendukung, sementara dua negara abstain.

Lima belas negara anggota Dewan Keamanan akan bertemu kembali membahas mandat pemantau tak bersenjata di Suriah pada Jumat malam.

(bbc/bbc)



Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
    50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
    Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
    Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra Index »

Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel