detikcom
Kamis, 19/07/2012 18:54 WIB

Urusan Puasa, PKS Ikut Pemerintah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
PKS enggan berpolemik soal perbedaan awal puasa. Alhasil, partai ini memilih cara paling mudah, yakni ikut keputusan pemerintah.


Sebagian umat Islam akan mulai menjalankan puasa pada hari Jumat (19/7) besok berdasarkan sistem hisab. Sebagian lagi baru akan melakoni ibadah wajib ini setelah mendapatkan kejelasan tentang masuknya bulan Ramadhan berdasarkan sistem rukyat.




Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Partai berbasis massa Muslim perkotaan ini akan mengikuti pemerintah dalam urusan awal puasa. Meskipun di kalangan PKS terdapat ahli falak yang dapat jadi rujukan yang sahih dalam penentuan awal puasa.




"Kita akan ikut pemerintah sajalah," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).




Menurut Anis, perbedaan awal puasa ataupun Idul Fitri bukanlah perkara yang patut dibesar-besarkan. Sejak dulu di kalangan umat Islam sedunia sudah terdapat perbedaan soal ini dengan argumentasi yang sama kuat dan tak saling menyalahkan. Di Indonesia pun sudah biasa jika ada yang mendahului melakukan puasa ataupun Lebaran.





Seperti diketahui, malam ini Kementerian Agama akan mengadakan sidang istbath untuk menentukan awal Ramadhan. Sementara Muhammadiyah sudah jauh hari menentukan awal Ramadhan jatuh pada Jumat.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
24%
Kontra
76%