detikcom
Kamis, 19/07/2012 18:54 WIB

Urusan Puasa, PKS Ikut Pemerintah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
PKS enggan berpolemik soal perbedaan awal puasa. Alhasil, partai ini memilih cara paling mudah, yakni ikut keputusan pemerintah.


Sebagian umat Islam akan mulai menjalankan puasa pada hari Jumat (19/7) besok berdasarkan sistem hisab. Sebagian lagi baru akan melakoni ibadah wajib ini setelah mendapatkan kejelasan tentang masuknya bulan Ramadhan berdasarkan sistem rukyat.




Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Partai berbasis massa Muslim perkotaan ini akan mengikuti pemerintah dalam urusan awal puasa. Meskipun di kalangan PKS terdapat ahli falak yang dapat jadi rujukan yang sahih dalam penentuan awal puasa.




"Kita akan ikut pemerintah sajalah," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).




Menurut Anis, perbedaan awal puasa ataupun Idul Fitri bukanlah perkara yang patut dibesar-besarkan. Sejak dulu di kalangan umat Islam sedunia sudah terdapat perbedaan soal ini dengan argumentasi yang sama kuat dan tak saling menyalahkan. Di Indonesia pun sudah biasa jika ada yang mendahului melakukan puasa ataupun Lebaran.





Seperti diketahui, malam ini Kementerian Agama akan mengadakan sidang istbath untuk menentukan awal Ramadhan. Sementara Muhammadiyah sudah jauh hari menentukan awal Ramadhan jatuh pada Jumat.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
56%
Kontra
44%