detikcom

Kamis, 19/07/2012 18:54 WIB

Urusan Puasa, PKS Ikut Pemerintah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
PKS enggan berpolemik soal perbedaan awal puasa. Alhasil, partai ini memilih cara paling mudah, yakni ikut keputusan pemerintah.


Sebagian umat Islam akan mulai menjalankan puasa pada hari Jumat (19/7) besok berdasarkan sistem hisab. Sebagian lagi baru akan melakoni ibadah wajib ini setelah mendapatkan kejelasan tentang masuknya bulan Ramadhan berdasarkan sistem rukyat.




Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Partai berbasis massa Muslim perkotaan ini akan mengikuti pemerintah dalam urusan awal puasa. Meskipun di kalangan PKS terdapat ahli falak yang dapat jadi rujukan yang sahih dalam penentuan awal puasa.




"Kita akan ikut pemerintah sajalah," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).




Menurut Anis, perbedaan awal puasa ataupun Idul Fitri bukanlah perkara yang patut dibesar-besarkan. Sejak dulu di kalangan umat Islam sedunia sudah terdapat perbedaan soal ini dengan argumentasi yang sama kuat dan tak saling menyalahkan. Di Indonesia pun sudah biasa jika ada yang mendahului melakukan puasa ataupun Lebaran.





Seperti diketahui, malam ini Kementerian Agama akan mengadakan sidang istbath untuk menentukan awal Ramadhan. Sementara Muhammadiyah sudah jauh hari menentukan awal Ramadhan jatuh pada Jumat.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%