Detik.com News
Detik.com
Kamis, 19/07/2012 18:54 WIB

Urusan Puasa, PKS Ikut Pemerintah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
PKS enggan berpolemik soal perbedaan awal puasa. Alhasil, partai ini memilih cara paling mudah, yakni ikut keputusan pemerintah.


Sebagian umat Islam akan mulai menjalankan puasa pada hari Jumat (19/7) besok berdasarkan sistem hisab. Sebagian lagi baru akan melakoni ibadah wajib ini setelah mendapatkan kejelasan tentang masuknya bulan Ramadhan berdasarkan sistem rukyat.




Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Partai berbasis massa Muslim perkotaan ini akan mengikuti pemerintah dalam urusan awal puasa. Meskipun di kalangan PKS terdapat ahli falak yang dapat jadi rujukan yang sahih dalam penentuan awal puasa.




"Kita akan ikut pemerintah sajalah," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).




Menurut Anis, perbedaan awal puasa ataupun Idul Fitri bukanlah perkara yang patut dibesar-besarkan. Sejak dulu di kalangan umat Islam sedunia sudah terdapat perbedaan soal ini dengan argumentasi yang sama kuat dan tak saling menyalahkan. Di Indonesia pun sudah biasa jika ada yang mendahului melakukan puasa ataupun Lebaran.





Seperti diketahui, malam ini Kementerian Agama akan mengadakan sidang istbath untuk menentukan awal Ramadhan. Sementara Muhammadiyah sudah jauh hari menentukan awal Ramadhan jatuh pada Jumat.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%