Detik.com News
Detik.com
Kamis, 19/07/2012 18:54 WIB

Urusan Puasa, PKS Ikut Pemerintah

jurnalparlemen.com - detikNews
Jakarta -
PKS enggan berpolemik soal perbedaan awal puasa. Alhasil, partai ini memilih cara paling mudah, yakni ikut keputusan pemerintah.


Sebagian umat Islam akan mulai menjalankan puasa pada hari Jumat (19/7) besok berdasarkan sistem hisab. Sebagian lagi baru akan melakoni ibadah wajib ini setelah mendapatkan kejelasan tentang masuknya bulan Ramadhan berdasarkan sistem rukyat.




Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Partai berbasis massa Muslim perkotaan ini akan mengikuti pemerintah dalam urusan awal puasa. Meskipun di kalangan PKS terdapat ahli falak yang dapat jadi rujukan yang sahih dalam penentuan awal puasa.




"Kita akan ikut pemerintah sajalah," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).




Menurut Anis, perbedaan awal puasa ataupun Idul Fitri bukanlah perkara yang patut dibesar-besarkan. Sejak dulu di kalangan umat Islam sedunia sudah terdapat perbedaan soal ini dengan argumentasi yang sama kuat dan tak saling menyalahkan. Di Indonesia pun sudah biasa jika ada yang mendahului melakukan puasa ataupun Lebaran.





Seperti diketahui, malam ini Kementerian Agama akan mengadakan sidang istbath untuk menentukan awal Ramadhan. Sementara Muhammadiyah sudah jauh hari menentukan awal Ramadhan jatuh pada Jumat.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%