Kamis, 19/07/2012 17:42 WIB

SBY Usul Pidato Nota RAPBN Dilaksanakan Malam Hari

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Untuk ketiga kalinya pelaksanaan pidato kenegaraan tahunan dan nota pengantar RAPBN di hadapan DPD dan MPR akan berlangsung pada bulan Ramadan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Presiden SBY mengusulkan penyesuaian jadwal sehingga agenda penting tersebut dapat terlaksana lebih efektif.

"Bagaimana bila nota RAPBN 2013 disampaikan malam hari sebelum pidato kenegaraan, maka tanggal 15 Agustus selepas tarawih. Kemudian esok paginya pidato kenegaraan," ujar SBY dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Tujuan penyesuaian jadwal tersebut, bertujuan agar proses pembahasannya dapat berjalan lebih fokus. Sebab, menurut SBY, pelaksanaan pidato joint session yang dilaksanakan secara beruntun dua tahun lalu, tidak efektif baik bagi pembicara maupun audiensnya.

"Kalau saya pidato satu hari mulai pagi sampai siang pidato RAPBN lalu jeda satu jam disambung pidato kenegaraan, itu audienspun juga memiliki tantangan tersendiri," kata SBY.

Sebelumnya dia mengingatkan kepada para menteri untuk mempersiapkan materi yang kontektual untuk bahan pidato kenegaraan dan nota keuangan pengantar RAPBN 2013 tersebut. Khususnya mencakup hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat luas.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%