Kamis, 19/07/2012 17:42 WIB

SBY Usul Pidato Nota RAPBN Dilaksanakan Malam Hari

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Untuk ketiga kalinya pelaksanaan pidato kenegaraan tahunan dan nota pengantar RAPBN di hadapan DPD dan MPR akan berlangsung pada bulan Ramadan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Presiden SBY mengusulkan penyesuaian jadwal sehingga agenda penting tersebut dapat terlaksana lebih efektif.

"Bagaimana bila nota RAPBN 2013 disampaikan malam hari sebelum pidato kenegaraan, maka tanggal 15 Agustus selepas tarawih. Kemudian esok paginya pidato kenegaraan," ujar SBY dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Tujuan penyesuaian jadwal tersebut, bertujuan agar proses pembahasannya dapat berjalan lebih fokus. Sebab, menurut SBY, pelaksanaan pidato joint session yang dilaksanakan secara beruntun dua tahun lalu, tidak efektif baik bagi pembicara maupun audiensnya.

"Kalau saya pidato satu hari mulai pagi sampai siang pidato RAPBN lalu jeda satu jam disambung pidato kenegaraan, itu audienspun juga memiliki tantangan tersendiri," kata SBY.

Sebelumnya dia mengingatkan kepada para menteri untuk mempersiapkan materi yang kontektual untuk bahan pidato kenegaraan dan nota keuangan pengantar RAPBN 2013 tersebut. Khususnya mencakup hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat luas.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%