Akbar Tandjung: Jangan Pecat JK Kalau Nyapres Lewat Partai Lain

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung lebih fleksibel dengan wacana majunya JK dalam Pilpres 2014. Akbar meminta DPP Golkar tak memecat JK kalau jadi maju Pilpres dengan kendaraan partai lain.

"Memang pada waktu Rapimas yang lalu ada perencanaan pemberian sanksi kepada anggota Golkar yang tidak mengikuti aturan organisasi. Di mana waktu itu saya menyampaikan pemberian sanksi tentu wajar saja kalau diberikan kepada anggota yang tidak mengikuti aturan. Tapi kalau tidak ada alasan yang prinsipil dan mendasar tidak perlu cepat-cepat dilakukan pemecatan," kata Akbar kepada detikcom, Rabu (17/7/2012).

Menurut Akbar, partai sebesar Golkar harus lebih fleksibel dengan situasi politik terkini. Kalaupun memberikan sanksi harus benar-benar diberikan kepada kader yang memang bermasalah dan tak taat aturan.

"Kalaupun dilakukan pemecatan terlebih dahulu paling tidak diberikan peringatan-peringatan dan itupun harus benar-benar dilakukan dengan keputusan mendasar," imbau Akbar.

Mengenai wacana majunya JK dalam Pilprs 2014, menurut Akbar, sebenarnya tidak masuk kesalahan prinsipil yang harus dikenakan sanksi pemecatan. Menurut Akbar, harusnya DPP Golkar lebih arif menyikapi masalah ini.

"Ya kalau bicara dari perspektif demokrasi sekarang ini bisa saja orang memberikan dukungan kepada seseorang walaupun orang itu tidak berasal dari partainya. Tentu keinginan itu terbuka, bisa tokoh Golkar dicalonkan partai lain atau sebaliknya. Karena dilihat dari rekrutment kan juga terbuka. Dari sisi ini kelihatan Golkar memperlihatkan sikap-sikap yang terbuka. Jangan terlalu untuk melakukan pemecatan dalam suasana politik yang terbuka seperti sekarang ini," pintanya.

Mantan Ketum Golkar sekaligus mantan Wapres Jusuf Kalla tak takut dipecat Golkar kalau dia kemudian maju Pilpres dengan Parpol lain.

"Nggak apa-apa. Selama kita tidak pakai Partai Golkar juga nggak apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali juga tidak ada soal. Silahkan aja kan,"kata JK di Gedung DPR, Senayan.

(van/mok)