Detik.com News
Detik.com
Minggu, 15/07/2012 22:27 WIB

Polisi Bersiaga Pasca Bentrok PP dan IPK di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Jakarta - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menyiagakan dua pleton personel Brimob dan satu unit Baraccuda pasca bentrokan Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Jalan Sekip Medan. Polisi bersiaga untuk mencegah bentrok susulan.

Berdasarkan pantauan, Minggu (15/7/2012) malam, kedua kubu terlihat masih berkumpul di dua kawasan terpisah. Anggota PP berkumpul di kawasan Jalan Sei Deli Medan. Sementara anggota IPK terkonsentrasi di kantor pusat IPK kawasan Jalan Sekip.

Salah seorang warga, Herry mengatakan, suasana masih mencekam pasca bentrokan. Warga di sekitar lokasi bentrokan, membatasi diri beraktivitas di luar rumah.

"Mungkin takut terkena dampak kalau bentrok susulan terjadi," sebut Herry.

Bentrokan antara anggota PP dan IPK Minggu sore sekitar pukul 15.00 WIB membuat beberapa orang terluka, dan salah satunya dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Materna, Medan. Selain itu, satu unit sepedamotor Handa Vario juga dibakar.

Bentrokan dipicu masalah pelantikan PP Ranting Sei Putih yang dihadiri Ketua PP Medan, Boyke Turangan. Diduga karena ada terprovokasi akibat gangguan, kemudian massa PP menyerang kantor pusat IPK yang berlokasi sekitar 200 meter dari lokasi pelantikan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%