detikcom
Minggu, 15/07/2012 17:30 WIB

Gubernur Sulut Diganjar Gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Malang

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang, menerima anugerah Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Gelar tersebut diberikan kalangan akademik karena perannya sebagai pemimpin yang mampu menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat yang majemuk.

"Memimpin masyarakat majemuk dengan berbagai tantangan itu membutuhkan sosok yang berjiwa besar, bersedia berjuang dan berkorban demi kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongannya, apalagi untuk kepentingan diri sendiri," ujar Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Dr Imam Suprayogo, dalam keterangan pers yang diterima detikcom, dari Staf Khusus Gubernur Sulut Michael Umbas, Minggu (15/7/2012).

Sarundajang tercatat beberapa kali memimpin dan mengelola masyarakat Maluku yang dirundung konflik saudara dengan latar belakang SARA. Keadaan kondusif, aman dan damai tercipta setelah peraih gelar formal doktor politik dari UGM ini merangkul dan mengayomi semua elemen masyarakat yang berkonflik.

Dalam orasi ilmiah, Sabtu (14/7) kemarin, yang disampaikan Sarundajang di hadapan Prof Dr Frans Magnis Suseno, Wakil Menteri Agama Prof Dr Nasarudin Umar, Rektor UGM Prof Dr Pratikno, mantan Panglima Laskar Jihad Djafar Umar Thalib, dan sejumlah tokoh lintas Agama, dia meminta negara untuk tidak kalah oleh tindak kekerasan yang mengancam kemajemukan bangsa.

"Kegagalan pemimpin dalam merawat dan mengelola kemajemukan atau keberagaman hampir dipastikan akan menjadi malapetaka bagi masyarakat," jelas Sarundajang.

Dia menyinggung pola kepemimpinan yang gagal memahami kearifan lokal. Para pemimpin seringkali kurang menyadari keberadaan sistem nilai dan kearifan lokal ini, sehingga terburu-buru dalam mengambil keputusan yang akhirnya berdampak pada kekecewaan masyarakat.

Sarundajang mencontohkan, penerjunan aparat keamanan di lokasi konflik secara terbutu-buru, ketika masyarakat belum atau bahkan tidak membutuhkannya.

"Oleh karena itu, kepemimpinan yang diperlukan oleh bangsa kita sebenarnya bukanlah semata-mata yang bersifat komando dan instruktif, tetapi kepemimpinan yang bersifat melayani dan mengayomi," kata sahabat kental dari mantan Panglima Laskar Jihad Djafar Umar Thalib ini.


(ahy/nal)





Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
    50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
    Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
    Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra Index »

Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel