Busyro: Tidak Tepat Sama Sekali Korupsi Rp 5 Juta Tak Dipenjara!

Jakarta - Langkah Mahkamah Agung (MA) tidak menghukum penjara terpidana korupsi Rp 5 juta disayangkan KPK. Menurut salah satu pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, putusan ini bisa menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

"Tidak tepat sama sekali. Saya melihat tidak tepat sehingga putusan percobaan tidak edukatif. Berapapun yang dikorup harus tetap dihukum," kata Busyro saat dihubungi wartawan, Jumat (13/7/2012).

Menurut Busyro, hukuman Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo dan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya terhadap Sekretaris Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, Agus Siyadi, sudah tepat yaitu dihukum 1 tahun penjara.

"Putusan PN dan PT itu justru punya wajah hukum yang jelas. Mengapa justru harus dianulir oleh MA? Ini menjadi pertanyaan," papar mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini.

Hakim dalam putusan-putusannya harus mencerminkan sikap moral dalam memerangi korupsi. Hakim tidak boleh setengah-setengah dan bermoral plin-plan. "Kasus korupsi harus disikapi dengan sikap moral yang jelas, tidak boleh abu-abu," ungkap Busyro.

Agus adalah sekretaris desa dan penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mempergunakan dana ADD tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 5,795 juta. Sedangkan anggaran sebesar Rp 29,928 telah dipergunakan untuk pembangunan jalan paving di Dusun Mujahidin, Dusun Krajan dan Dusun Baiturrohman.

PN Probolinggo dan PT Surabaya mengganjar Agus Siyadi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Tidak terima, Budi pun kasasi dan dikabulkan.

"Menjatuhkan pidana selama 2 bulan. Pidana itu tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari selama 4 bulan berakhir apabila terdakwa dipersalahkan," demikian bunyi putusan yang diketok pada 25 Januari 2012 oleh majelis hakim Imron Anwari (ketua), Surachmin dan MS Lumme.

(asp/nrl)