Jumat, 13/07/2012 10:59 WIB

Kolom

Mengapa Survei Pilkada DKI Jakarta Meleset?

Edi Sudarjat - detikNews
Jakarta - "Semua survei meleset," kata si A. "Inilah kiamat lembaga survei," ujar si B. Begitu kalimat yang ramai berseliweran dalam pembicaraan sehari-hari, baik pembicaraan langsung, maupun tak langsung via media sosial. Benarkah demikian?

Dilihat sepintas memang benar hampir semua lembaga survei opini publik meleset memprediksikan siapa pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Apa penyebab kesalahan ini, apakah metodologinya keliru atau lembaga survei tidak independen?

Kiranya bukan itu sebabnya. Metodologi lembaga survei tidak keliru. Soalnya lembaga survei hampir seragam mengumumkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Foke-Nara paling tinggi, disusul Jokowi-Ahok di urutan kedua.

Kalau semua lembaga survei tidak independen, rasanya pun tidak mungkin. Tetap ada lembaga survei yang independen, dalam arti tidak memihak calon gubernur (cagub) mana pun dan menaati kaidah-kaidah teoritis dan metodologi ilmiah.

Kalau begitu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lembaga survei diburu nafsu memprediksikan siapa pemenang pilkada, sehingga mengabaikan temuan-temuannya sendiri!

Lembaga survei telah menemukan terdapat sekitar 26 persen pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided vooters) atau pemilih yang akan mengubah-ubah dukungannya (swinging vooters). Tetapi lembaga survei mengabaikan temuan ini dan tidak menyampaikan analisisnya kepada publik bahwa 26 persen pemilih itu bisa mengalirkan suaranya ke berbagai cagub, termasuk ke Jokowi-Ahok, sehingga mengubah peta elektabilitas yang sudah ada.

Ketika pilkada DKI Jakarta digelar, ternyata mayoritas undecided voters atau swinging voters itu mengalirkan suaranya ke Jokowi-Ahok. Jadilah Jokowi-Ahok di urutan pertama, Fauzi-Nara di urutan kedua.

Seandainya lembaga survei tidak diburu nafsu, mereka akan mengungkapkan kemungkinan tersebut di atas. Mereka menjelaskan bahwa cagub yang elektabilitasnya nomor satu, masih bisa tergeser, karena ada 26 persen undecided vooters atau swinging voters yang menyerahkan suaranya ke cagub lain.

Alhasil, tidak ada yang salah dalam teori dan metodologi ilmiah yang digunakan. Yang salah adalah mengabaikan temuan-temuan survei itu sendiri dan alpa menyampaikan analisisnya kepada publik.

*) Edi Sudarjat, peneliti di IndopacificEdelman.

(vit/vit)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
    • Rabu, 22/05/2013 08:47 WIB
      Salim Segaf Galau Melihat Kondisi PKS
      Gb Salim Segaf Al Jufri, anggota Majelis Syuro PKS, mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Salim mengingatkan semua kader PKS kembali berpolitik bersih dan tidak berurusan dengan kasus korupsi.
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    67%
    Kontra
    33%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel