Jumat, 13/07/2012 04:30 WIB

Jalankan Aturan, Polresta Manado Larang Ketua DPRD Sulut Temui Akbar

Asrar Yusuf - detikNews
Halaman 1 dari 2
Manado - Ketua DPRD Provinsi Sulut Meiva Lintang Salindeho, tak diizinkan masuk menjenguk Akbar Datunsolang, koleganya yang tersandung kasus narkoba.

Pantauan detikcom, Salindeho terlihat mendatangi Mapolresta Manado sekitar pukul 22.40 WITA dengan menggunakan mobil Toyota Camry hitam bernomor polisi DB 1002 ZZ, Kamis (12/7/2012).

Namun hanya berselang 10 menit, mobil tersebut keluar lagi meninggalkan parkiran Polresta Manado, karena beberapa petugas piket Sabhara mengatakan hari ini bukan jam besuk.

Tak lama kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, mobil milik istri mantan Bupati Kabupaten Sangihe ini kembali memasuki halaman parkir dan parkir tepat di depan pintu masuk SPKT Polresta Manado.

Salindeho sendiri tak bisa ditemui karena tidak turun dari mobil, dan hanya membiarkan seorang ajudannya bersama pengacara, yang melakukan negoisasi dengan petugas jaga untuk bertemu dengan Akbar.

Sementara itu, Pawas Polresta Manado, Kompol Herman Zeke menegaskan akan tetap komitmen dengan peraturan yang sudah dibuat.

"Aturannya kan tidak boleh! Sudah ditetapkan jam besuknya. Jadi, kalau mau datang di jam besuk saja," ujar Zeke kepada detikcom, Kamis (12/7/2012).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%