detikcom
Kamis, 12/07/2012 22:04 WIB

Syafii Maarif: Warga Jakarta Semakin Kritis Ingin Perubahan

Silvanus Alvin - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif angkat bicara soal Pilgub DKI Jakarta yang kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran. Menurut Syafii Maarif, warga Jakarta semakin kritis.

"Orang Jakarta semakin kritis ingin perubahan. Demokrasi seperti ini bagus. Bisa ditularkan ke daerah lain," ungkap Syafii Maarif di sela-sela acara 'Mengenang Kang Moeslim' di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2012).

Syafii Maarif lalu merespon kemenangan Jokowi-Ahok dalam quick count putaran pertama Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya cukup mencenggangkan dimana Jokowi-Ahok bisa mengungguli pasangan Hidayat-Didik yang didukung PKS dan PAN.

Padahal pada Pilgub DKI sebelumnya, PKS yang maju sendirian dengan Adang Daradjatun bisa mengimbangi Fauzi Bowo beda tipis. Namun menurutnya, Pilgub DKI sebenarnya bukan soal partai, tapi soal tokoh.

"Hidayat Nur Wahid Ini kan tokoh, bukan partai," ungkap Adang.

Dia juga menuturkan bahwa kemenangan Jokowi-Ahok kemarin bukan karena mereka didukung PDIP dan Gerindra. Tapi murni karena ketokohannya yang kuat.
"Tidak ada hubungannya dengan partai itu hanya kendaraan," tambahnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%