Kamis, 12/07/2012 20:41 WIB

Ratu Ekstasi dari LP Tanjung Gusta Divonis 10 Tahun Penjara

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan mengganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar untuk Anly Yusuf alias Mamie. Vonis ini lebih tinggi dua tahun dibanding tuntutan jaksa.

Dalam sidang yang berlangsung Kamis (12/7/2012) majelis hakim yang dipimpin Dahlan Sinaga, disebutkan perempuan berusia 48 tahun ini dinyatakan bersalah dalam kasus narkotika. Dia bertanggung jawab atas pengendalian narkotika dari dalam LP.

Tindakan itu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Narkotika. Atas pertimbangan itu, dalam sidang sebelumnya jaksa mengajukan tuntutan 8 tahun penjara untuk terdakwa.

Kendati dituntut 8 tahun, namun mempertimbangkan beberapa hal, majelis hakim akhirnya menjatuh vonis 10 tahun kepada terdakwa. Vonis kurungan badan yang diberikan hakim dalam sidang hari ini, sama dengan vonis yang diterimanya dalam kasus serupa. Saat ini Anly sedang menjalani hukuman 10 tahun juga dalam kasus narkoba.

“Hal memberatkan, terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia,” kata hakim.

Terkait putusan ini, Jaksa Yuni Tri Sagala menyatakan pikir-pikir, sedangkan Mami enggan memberikan keterangan.

Anly Yusuf ditangkap dari LP Tanjung Gusta pada 20 Desember 2011 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dari dalam selnya ditemukan sejumlah bukti termasuk uang dan handphone yang menguatkan dugaan dia mengendalikan peredaran narkortika dari dalam penjara.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%