detikcom
Kamis, 12/07/2012 00:48 WIB

Dari 186, Hanya 5 Tahanan di Jajaran Polres Jakut yang Ikut Mencoblos

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Tahanan di setiap jajaran markas polisi di Jakarta Utara menjalankan hak mereka dalam memilih calon pemimpin DKI Jakarta 2012-2017. Dari total 186 jumlah tahanan di seluruh markas polisi di Jakarta Utara, hanya 5 tahanan yang memenuhi syarat.

"Jumlah tahanan Polres Jakut dan jajaran itu 186 orang, yang punya hak pilih hanya 5 orang," kata Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol M Iqbal, saat dihubungi, Rabu (11/7/2012).

Tahanan Mapolsektro Koja, Jakarta Utara, sebanyak tiga orang mencoblos di TPS terdekat. Sedangkan di Mapolres sendiri hanya satu orang yang memenuhi syarat dalam mengikuti pesta demokrasi di Jakarta.

"Polsek Koja jumlah tahanan 21 orang, yang punya hak pilih 3 orang. Mereka bernama Irfan, Fendi, dan Hendra, ketiganya di TPS 03 Koja. Kalau di Mapolres ada 65 tahanan, tapi yang punya hak pilih hanya satu orang, Theodorus Agus. Dia memilih di TPS 59," ujar Iqbal.

Di Mapolsektro Penjaringan, dari 24 tahanan hanya 2 orang saja yang memiliki KTP DKI. Namun ternyata persyaratan untuk memilih tidak lengkap.

"Polsek Penjaringan jumlah tahanan 24 orang, yang punya hak pilih 2 orang, Amirudin dan Sofyan. Keduanya punya KTP tapi tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa ikut," papar Iqbal.

Iqbal menjelaskan untuk empat Mapolsek di bawah Polres Jakarta Utara lainnya tidak memiliki tahanan yang memenuhi persyaratan pilkada DKI Jakarta 2012.

"Polsek Tanjungpriok 16 orang, Polsek Cilincing 20 orang, Polsek Pademangan 24 orang, dan Polsek Kelapa Gading 16 orang. Mereka semua tidak memiliki hak pilih," ungkap Iqbal.


(vid/ahy)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel