detikcom
Rabu, 11/07/2012 09:44 WIB

Publik Harus Hati-hati Sikapi Quick Count Pilgub DKI

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Pilgub DKI Jakarta memang baru saja dimulai. Penghitungan cepat pun baru mulai dilaksanakan siang nanti. Namun, sebaiknya Anda tetap hati-hati membaca hasil quick count.

Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai pengaturan soal quick count sekarang sudah tepat. Penghitungan cepat baru bisa dilakukan setelah pencoblosan atau di atas pukul 13.00 WIB.

"Artinya, para pemilih sudah mempergunakan hak pilihnya. Dengan pengaturan ini, efek psikologis negatifnya kepada para pemilih telah diminimalisasi," kata Ray saat berbincang dengan detikcom, Rabu (11/7/2012).

Menurut Ray, hitung cepat memang penting untuk mengimbangi lambannya penghitungan manual KPUD. Namun hitung cepat juga harus memenuhi standar metodologi yang tepat.

"Yang merepresentasikan jumlah TPS yang ada. Oleh karena itu amat sangat penting bagi para penyelenggara quick count untuk juga mengumumkan secara terbuka metode yang mereka pakai," tambahnya.

Para penyelenggara juga harus mempertanggungjawabkan keabsahan metodologi yang digunakan. Bila ada pelanggaran, maka penyelenggara hitung cepat bisa diadukan ke KPUD atau Panwaslu.

"Tinggal kita awasi apakah ada pengumuman quick count yang dilakukan di tengah-tengah pencoblosan dilaksanakan. Jika ada tentu penyelenggaranya harus dipanggil Panwas atau KPUD," ucap Ray.



(mad/vit)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    47%
    Kontra
    53%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel