detikcom
Selasa, 10/07/2012 11:57 WIB

Ini 3 Faktor Penyebab Biaya Haji 2012 Naik Sekitar 10 Persen

Ahmad Toriq - detikNews
Suasana wukuf di Arafah (AFP)
Jakarta - Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2012 hampir dipastikan naik. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menyebut ada 3 faktor yang mempengaruhi kenaikan itu. Apa saja?

"Pertama, perumahan atau gedung-gedung di sekitar masjidil haram, kurang lebih ada 1.700 gedung yang dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Ada yang sudah dibongkar, tetapi yang belum dibongkar sudah tidak berfungsi. Konsekuensi dari itu maka pemondokan kemudian ke belakang, semakin jauh. Akibat dari itu, yang tadinya harga sewa pemondokan yang di belakang itu murah, sekarang harganya melambung tinggi," kata Suryadharma di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Alasan kedua, yaitu harga bahan bakar pesawat atau avtur yang melambung. Hal itu, dia menambahkan, mengakibatkan biaya perjalanan menjadi naik.

"Harga avtur naik, karena untuk tiket penerbangan diukur dari harga avtur, maka harga tiket juga naik," paparnya.

Selanjutnya, kenaikan ONH juga dipengaruhi oleh kurs dollar saat ini. "Nilai tukar rupiah terhadap dollar berbeda jauh. Tahun lalu kan nilainya Rp 8.200 hingga Rp 8.300. Saat ini kan Rp 9.400 hingga Rp 9.500," tuturnya.

Dari tiga faktor tersebut, Suryadharma menyebut kenaikan akan berkisar 10 persen. "Iya kurang lebih sebesar itu (10 persen). Tapi nanti persisnya berapa, kita tunggu keputusan pemerintah dan DPR hari ini juga pukul 14.00 akan diputuskan besarannya," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close