detikcom

Kamis, 20/09/2012 07:45 WIB

Menengok 12 Gubernur DKI dari Masa ke Masa

Nograhany Widhi K - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 2 dari 13 Next »
1. Raden Suwiryo

Raden Suwiryo terhitung pemimpin Jakarta pertama. Suwiryo yang kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah, pada 17 Februari 1903 ini merupakan tokoh pergerakan seperti Jong Java, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Jawa Hokokai dan Pusat Tenaga Rakyat (Putera).

Kariernya di Jakarta dimulai saat pendudukan Jepang pada Juli 1945. Saat itu yang menjadi Walikota DKI adalah tokoh Jepang, Tokubetsyu Sito. Suwiryo menjadi Wakil Walikota pertama, sedangkan Wakil Walikota kedua adalah Baginda Dahlan Abdullah. Saat itu, Sunaryo melakukan nasionalisasi pemerintahan dan kekuasaan kota secara diam-diam.

Saat Jepang takluk pada Sekutu Agustus 1945, dan berita tentang itu ditutup-tutupi, Suwiryo dengan berani menanggung segala akibatnya untuk menyebarkan berita itu pada warga Jakarta dalam suatu pertemuan. Dia ikut mendorong dwitunggal Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah merdeka, Suwiryo ditunjuk Bung Karno sebagai Walikota Jakarta pada 23 September 1945. Saat Sekutu yang ditumpangi NICA mendarat kembali di Indonesia, Suwiryo diasingkan ke Semarang, Yogyakarta pada tahun 1947-1949. Saat itu jabatan dipegang sementara oleh Daan Jahja. Kembali ke Jakarta pada 1949, Bung Karno mengangkatnya kembali menjadi Walikota Jakarta pada 17 Februari 1950 sampai 1951. Suwiryo meninggal pada 27 Agustus 1967 karena sakit. Suwiryo dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

Next page :
2. Daan Jahja



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
67%
Kontra
33%