Senin, 09/07/2012 17:48 WIB

Masa Cuti Habis, Jokowi Ajukan Izin 'Off' Lagi Sebagai Walikota

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Cagub DKI Jakarta yang juga Walikota Surakarta, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, telah menghabiskan masa cuti dua pekan untuk kampanye Pilgub DKI Jakarta. Dia memperpanjang dengan mengajukan izin meninggalkan pekerjaan selaku walikota Surakarta. Pihak Partai Demokrat menyayangkannya. Jokowi dinilai tidak memiliki skala prioritas.

Masa cuti 12 hari yang diambil Jokowi untuk mengikuti kampanye selaku cagub telah habis. Dia telah berada di Solo sejak hari Minggu kemarin. Seharian ini, Senin (9/7/2012), dia kembali bertugas sebagai walikota. Diantaranya meninjau pelaksanaan beberapa proyek fisik dan menghadiri sidang paripurna DRPD kota Surakarta.

Sehari bertugas, Jokowi kembali mengajukan izin. Sore ini, dia akan kembali bertolak ke Jakarta. Dia mengatakan pengajuan izin sudah diurus oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Dia mengatakan selama masa izin akan digunakan untuk memantau Pilgub Jakarta dari masa pemilihan hingga proses penghitungan selesai.

"Hari Rabu saya akan mendampingi Ibu Mega mencoblos di TPS. Selanjutnya akan keliling ke TPS-TPS. Saya akan berada di Jakarta hingga proses real count dapat diketahui, yang dimungkinkan akan diketahui pada Rabu malam. Setelah itu saya akan kembali ke Solo untuk menjalankan tugas-tugas lagi," ujarnya kepada wartawan di Solo, Senin (9/7/2012).

Langkah yang diambil oleh Jokowi tersebut langsung medapat reaksi dari pihak DPRD setempat. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Surakarta, Supriyanto, menilai Jokowi tidak memiliki skala prioritas dengan mengambil keputusan kembali meninggalkan tugas-tugasnya. Menurutnya, Jokowi seharusnya tetap berada di Solo menjalankan tugas sebagai walikota sembari memantau Pilgub.

"Pekerjaan akan semakin menumpuk jika dilanjut dengan izin meninggalkan tugas. Toh Pak Jokowi tidak punya hak suara untuk memilih. Dia tidak harus berada di Jakarta pada saat pemilihan nanti. Pemantauan justru bisa dilakukan dari Surakarta. Pak Jokowi lebih memprioritaskan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda selama cuti kampanye," ujarnya.

Dia mengatakan kesibukan Jokowi selama mengikuti berbagai tahapan Pilkada di Jakarta telah menunda banyak pekerjaan. Dicontohkannya, DPRD Kota Surakarta sebenarnya telah mengagendakan menggelar sidang paripurna untuk menetapkan sejumlah Raperda menjadi Perda sejak awal bulan.

"Namun karena kesibukan Pak Jokowi itu akhirnya sidang paripurna itu baru bisa dilaksanakan hari ini. Penyebabnya adalah karena kami harus menyesuaikan jadwal sidang yang harus dihadiri oleh walikota," lanjutnya.

Jokowi sendiri menegaskan bahwa ketidakhadirannya di Solo tidak akan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Selain karena izinnya paling lama hanya 3 hari, dia juga mengaku telah mendelegasikan tugas-tugasnya kepada wakil walikota. Dia juga berjanji akan selalu berkoordinasi dengan wakil walikota.

"Ini hal yang biasa. Orang Jepang bisa mengurusi pabriknya di Indonesia melalui telepon kok," kilah Jokowi memberikan perbandingan.

Justru karena kemajuan teknologi itu, Supriyanto, mengatakan seharusnya Jokowi tidak lagi mengajukan izin. Menurutnya, dengan teknologi informasi, Jokowi bisa menggunakannya sebagai alat untuk memantau Pilgub di Jakarta tanpa harus di Jakarta.

(mbr/try)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Rabu, 22/05/2013 08:47 WIB
      Salim Segaf Galau Melihat Kondisi PKS
      Gb Salim Segaf Al Jufri, anggota Majelis Syuro PKS, mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini. Salim mengingatkan semua kader PKS kembali berpolitik bersih dan tidak berurusan dengan kasus korupsi.
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    69%
    Kontra
    31%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel